PADANG, HARIANHALUAN.ID- Usai gelaran debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat, Selasa (19/11/2024), Pengamat Politik Yovaldri Riki, Direktur Executive Polstra Research and Consulting mengungkapkan bahwa pilihan politik masih dinamis di Sumbar.
“Debat publik mempengaruhi preferensi pemilih, bahkan money politic diprediksi ikut andil mewarnai Pilkada,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak pada pemerintah Mahyeldi sebagai gubernur.
“Seperti pembangunan gedung kebudayaan Sumbar, pembangunan jalan Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan jalur dua Pantai Padang yang tersisa satu jalur sepanjang 1 kilometer, pembangunan Stadion Utama Sumbar di Lubuk Alung Padang Pariaman, lambannya penyelesaian Jalan Tol Padang-Pekanbaru, dan banyaknya jalan provinsi yang rusak.
Terakhir, ada pertanyaan seberapa berhasil pemerintah memberantas korupsi.
Sebanyak 49,1 persen responden menjawab tidak berhasil, 31,3 persen responden menjawab berhasil, 3,7 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,1 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 14,9 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar tengah disidang di pengadilan. Kejaksaan Tinggi Sumbar menghitung kerugian negara sebanyak Rp5,5 miliar dalam kasus tersebut.
Nama Mahyeldi juga disebut dalam kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan tangan Gubernur Sumbar. Waktu itu Polresta Padang menyatakan bahwa tanda tangan gubernur dalam surat tersebut ternyata asli.
