Oleh : Resti Wulandari (Mahasiswa Magister Universitas Negeri Padang)
KENAIKAN PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia menjadi topik yang menarik dalam konteks ekonomi global, terutama mengingat tren global terkait kebijakan pajak, ketimpangan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif global, kenaikan PPN 12% di Indonesia memiliki beberapa implikasi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang terdapat dampak terhadap daya beli masyarakat dalam banyak negara. Peningkatan pajak konsumsi cenderung berisiko menurunkan daya beli masyarakat, pada kenaikan PPN kali ini tegaskan oleh Menko Perekonomian yang disampaikan saat konferesni pers mengenai kebijakan ekonomi secara umum akan diberlakukan secara umum pada 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).
Kenaikan PPN bisa meningkatkan biaya barang dan jasa, yang akhirnya dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi khusus nya pada masyarakat Indonesia. Di tingkat global, ini juga menjadi perhatian karena ekonomi Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki dampak sistemik pada kawasan. Juga pada peningkatan beban ekonomi global saat ekonomi global masih dilanda ketidakpastian, seperti yang dipicu oleh pandemi, perang, atau ketegangan geopolitik, kebijakan fiskal yang lebih ketat, seperti kenaikan PPN, bisa memperburuk kondisi ekonomi domestik. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, sudah menghadapi tantangan inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat. Kenaikan pajak konsumsi dapat memperburuk stagnasi ekonomi dan menambah tekanan pada rumah tangga yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang meningkat.
Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara di sisi lain, kenaikan PPN dapat membantu Indonesia meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Di banyak negara berkembang, reformasi pajak seperti ini bisa menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan yang lebih progresif. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pendapatan dari PPN benar-benar dialokasikan dengan efisien dan transparan.
Namun, hal ini menimbulkan dampak terhadap daya saing ekonomi dalam konteks globalisasi ekonomi, kenaikan pajak konsumsi bisa mempengaruhi daya saing Indonesia, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada konsumsi domestik. Jika biaya barang dan jasa meningkat akibat PPN yang lebih tinggi, maka daya beli konsumen bisa tergerus, dan ini bisa berdampak negatif pada sektor-sektor yang berorientasi pada pasar domestik.
Perbandingan di tingkat global, banyak negara yang menerapkan PPN pada tingkat yang lebih tinggi, seperti Eropa yang memiliki tarif PPN rata-rata sekitar 20%. Namun, perbedaan signifikan dalam struktur ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengeluaran sosial membuat penerapan kebijakan ini lebih sensitif di negara berkembang. Negara-negara maju cenderung memiliki sistem jaring pengaman sosial yang lebih kuat untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan pajak konsumsi, sedangkan negara berkembang sering kali tidak memiliki sistem yang cukup untuk mengimbangi dampak tersebut.
Secara keseluruhan, kenaikan PPN di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam menghadapi tantangan fiskal, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan ketimpangan sosial-ekonomi. Perspektif global memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan ini bukan hal baru, penerapannya di negara berkembang seperti Indonesia memerlukan perhatian khusus agar tidak menambah beban yang sudah berat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Untuk meminimalisir dampak negatif globalisasi, terutama terkait dengan kebijakan kenaikan PPN di Indonesia, diperlukan solusi inovatif yang mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta kebutuhan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Berikut beberapa solusi inovatif yang dapat diambil yang pertama adalah Pendekatan Pajak Progresif dengan Pembebasan PPN untuk Barang Pokok Sebagai langkah pertama, pemerintah dapat mengadopsi sistem pajak yang lebih progresif, di mana barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan pokok lainnya dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif yang lebih rendah. Ini akan melindungi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling terpengaruh oleh kenaikan PPN. Dalam konteks global, banyak negara mengadopsi pendekatan ini untuk mengurangi dampak inflasi terhadap kelompok rentan. Contohnya, negara-negara Eropa memiliki kebijakan serupa yang mengurangi beban konsumen untuk barang-barang dasar. Selain itu Penerapan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Di era globalisasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pemungutan pajak. Indonesia bisa memperkenalkan sistem e-faktur dan e-payment yang lebih canggih untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan mengurangi potensi kebocoran pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan, pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan negara tanpa harus terus-menerus menaikkan tarif pajak. Serta solusi lainnya dengan inovasi di Sektor Ekonomi Hijau dan Teknologi Ramah Lingkungan Globalisasi membawa perubahan besar dalam tren konsumsi dan produksi. Pemerintah Indonesia dapat menginisiasi kebijakan yang mendukung ekonomi hijau dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Misalnya, memberikan insentif pajak atau mengurangi PPN untuk barang dan jasa yang mendukung keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan, energi terbarukan, atau transportasi listrik. Ini tidak hanya mendukung pengurangan jejak karbon Indonesia tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor yang lebih rentan terhadap guncangan global.
Dan yang terakhir Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Keterampilan Kerja untuk mengatasi dampak ketidakpastian globalisasi dan perubahan ekonomi, Indonesia perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor teknologi, manufaktur canggih, dan digital, akan memungkinkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global. Pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada keterampilan akan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi global yang lebih kompetitif.
Dari solusi tersebut adapun penerapan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain kebijakan pajak, penting untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan program-program sosial yang dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Pemberian subsidi langsung kepada kelompok berpendapatan rendah atau program jaring pengaman sosial berbasis digital yang lebih efisien dapat membantu meredam dampak kenaikan PPN. Ini memungkinkan redistribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks global, banyak negara mengadopsi skema subsidi berbasis digital untuk mencapai distribusi yang lebih efektif dan transparan.
Diversifikasi Ekonomi dan Peningkatan Ekspor juga dapat Mengurangi ketergantungan pada sektor domestik dan meningkatkan daya saing global Indonesia melalui diversifikasi ekonomi dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah perlu mendukung inovasi di sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor besar, seperti teknologi, manufaktur, dan produk kreatif. Program pemberdayaan UMKM untuk memasuki pasar global juga sangat penting, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Pendekatan semacam ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari ketergantungan konsumsi domestik yang terpengaruh oleh kenaikan PPN.
Kerjasama internasional dalam kebijakan perpajakan di tingkat global, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih adil dan transparan, terutama dalam menghadapi isu seperti penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kerjasama internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa pajak dibayar dengan adil di seluruh dunia bisa membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi.
Hal ini bisa mencakup perjanjian perdagangan yang memperkenalkan standar pajak minimum atau kebijakan pajak global yang lebih konsisten. Hal ini dapat mendorong Inovasi di Sektor Keuangan Digital dan Fintech, Sektor fintech dan keuangan digital dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan dampak globalisasi. Pengembangan platform pembayaran digital dan sistem pinjaman mikro dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan mudah digunakan, ini dapat mengurangi beban pajak yang meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu juga harus memperhatikan Penguatan Infrastruktur Digital untuk Mendukung Ekonomi Digital Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital di seluruh dunia, Indonesia harus memperkuat infrastruktur digitalnya untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan konektivitas internet yang lebih luas, serta pengembangan platform e-commerce dan digital marketing, akan membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) bersaing di pasar global tanpa harus tergantung pada pola konsumsi domestik yang terpengaruh kenaikan PPN.
Secara keseluruhan, solusi-solusi inovatif ini dapat membantu Indonesia mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN dan menghadapi tantangan globalisasi secara lebih efektif, sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mencakup reformasi pajak, peningkatan pendidikan, serta inovasi teknologi akan memberikan Indonesia landasan yang kuat untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Dalam konteks global, globalisasi memungkinkan mobilitas tenaga kerja lintas batas yang lebih besar, namun kenaikan biaya hidup akibat PPN yang lebih tinggi bisa menjadi penghalang bagi tenaga kerja Indonesia untuk berkompetisi di pasar kerja global. Jika daya beli masyarakat menurun, peluang mereka untuk mengakses pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk berkompetisi dalam ekonomi global juga bisa terhambat. Kenaikan PPN di Indonesia dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia, mengingat semakin tingginya interkoneksi antar negara dalam sistem ekonomi global.
Ketika kebijakan ekonomi di satu negara berdampak pada pengaruh sosial dan ekonomi negara lain, hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Di era globalisasi, negara-negara semakin terhubung dalam sistem ekonomi dunia. Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia, seperti kenaikan PPN, dapat mempengaruhi aliran barang dan modal di pasar internasional, sehingga berpotensi mempengaruhi kestabilan sosial di negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang yang terhubung erat dengan Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. (*)