Oleh : Riska Mardela (Mahasiswa Magister Universitas Negeri Padang)
GLOBALISASI telah membawa dunia menjadi lebih terhubung, termasuk dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, dampak globalisasi terhadap HAM terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatnya kesadaran publik hingga kerja sama internasional dalam menangani isu-isu hak asasi. Namun, globalisasi juga memunculkan tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan HAM di Tanah Air.
Globalisasi menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan HAM, tetapi juga membawa tantangan yang harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerja sama internasional, dan memperkuat regulasi, Indonesia dapat memastikan bahwa globalisasi menjadi alat yang mendukung keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. Penegakan HAM di era globalisasi adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional.
Selain itu, Indonesia juga mendapat manfaat dari kerja sama internasional. Berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran HAM di Indonesia. Kerja sama ini membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong reformasi kebijakan yang mendukung HAM.
Di balik peluang yang ditawarkan, globalisasi juga membawa tantangan bagi penegakan HAM di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan akses teknologi. Meskipun teknologi digital memberikan peluang bagi advokasi HAM, banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet. Hal ini membuat suara mereka sering kali terabaikan dalam diskusi publik.
Selain itu, globalisasi ekonomi juga memiliki dampak negatif terhadap HAM. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Kasus-kasus perampasan lahan dan kerusakan lingkungan di Indonesia menunjukkan bagaimana globalisasi dapat memperburuk pelanggaran HAM jika tidak ada regulasi yang memadai.
Pelanggaran privasi digital juga menjadi isu serius di era globalisasi. Penyalahgunaan data pribadi dan pengawasan digital oleh pemerintah maupun sektor swasta mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas privasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak digital warga negara.
Untuk memanfaatkan globalisasi secara optimal dalam penegakan HAM, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperluas akses teknologi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam advokasi HAM. Kedua, regulasi yang melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan harus diperkuat untuk mencegah eksploitasi oleh korporasi.
Penting juga bagi Indonesia untuk mengadopsi regulasi perlindungan data yang komprehensif guna mencegah pelanggaran privasi digital. Selain itu, kerja sama dengan komunitas internasional harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa standar HAM global diterapkan secara konsisten di tingkat nasional. (*).