Antara Efisiensi Korporasi dan Nilai Lokal: Nasib PT Semen Padang

Selain kontribusi langsung, perusahaan besar seperti PTSP memiliki potensi besar dalam membangun linkage atau keterkaitan dengan usaha kecil dan menengah. Di Jepang, misalnya, sistem keiretsu menjadi contoh keberhasilan model kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dalam satu rantai pasok yang saling menguntungkan. Perusahaan besar menjadi katalis pertumbuhan UMKM sebagai pemasok barang atau jasa pendukung.

Jika model ini diterapkan di Sumatera Barat, PTSP bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti logistik, konstruksi, kuliner, hingga penyedia tenaga kerja teknis. Tetapi hal ini hanya mungkin jika PTSP punya otonomi untuk mengambil keputusan strategis secara lokal.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Otonomi daerah memberikan mandat untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi daerah.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bersinergi menyampaikan aspirasi publik secara resmi kepada Kementerian BUMN. Jika perlu, ajukan kebijakan khusus untuk mengembalikan sebagian otonomi strategis kepada PT SP, terutama dalam pengelolaan pasar dan kemitraan lokal.

Selain itu, daerah juga perlu lebih agresif dalam mempertahankan usaha yang ada dan menarik investasi baru. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan regulasi dan prosedur yang adil, transparan, serta berpihak pada pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Kita sepakat untuk mendukung peningkatan efisiensi untuk meningkatkan daya  melalui   integrasi  usaha.  Tapi kita  menolak jika efisiensi itu dibayar dengan berkurangnya kesejahteraan pihak yang   berkepentingan; hilangnya otonomi lokal, menurunnya kesejahteraan karyawan, dan melemahnya ekonomi daerah. PT Semen Padang adalah contoh nyata bagaimana perusahaan milik negara bisa hadir dan tumbuh bersama masyarakat.

Kita tidak boleh membiarkannya menyusut karena kesalahan pendekatan manajerial. Jika PTSP kehilangan peran strategisnya, yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi kita semua—sebagai masyarakat Sumatera Barat dan sebagai bangsa yang mestinya menjaga kekayaan sejarah dan sumber daya manusianya. (*)