Lalu impor tercatat terlalu tinggi yang tak diimbangi dengan peningkatan ekspor, sehingga menjadi faktor “pengurang” atas PDRB Sumbar. DI tingkat nasional, impor tinggi biasanya disertai dengan ekspansi sektor manufaktur, sebagaimana terlihat cukup jelas pada data PDB Nasional terbaru, karena sektor manufaktur kita membutuhkan banyak bahan baku pembantu dan bahan setengah jadi dari impor. Sementara di Sumbar hal itu nampaknya tak terlalu simetris. Dan terakhir, investasi yang tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum membuat daya serap perekonomian daerah atas tenaga kerja baru juga tidak maksimal.
Di tingkat provinsi, kepemimpinan baru, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, sebaiknya mulai berpikir keras untuk membalik keadaan ini di kuartal ketiga dan keempat tahun ini, pun di tahun-tahun selanjutnya, agar secara tahunan pertumbuhan PDRB Sumbar di tahun 2025 dan selanjutnya tidak terlalu jauh berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak lagi berada di urutan buncit di Sumatera.
Dibutuhkan lebih dari sekedar narasi-narasi “manis” untuk membuat pertumbuhan ekonomi daerah jauh di atas batas alaminya. Karena, secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumbar selama ini adalah pertumbuhan ekonomi alamiah alias natural. Siapapun pemimpin-pemimpin barunya, mulai dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten dan kota, angka raihan pertumbuhan ekonomi Sumbar lebih kurang sebesar itu. Artinya, pertumbuhan yang didapat bisa dikategorikan sebagai pertumbuhan ekonomi “tanpa keringat” dari pemimpin-pemimpin terpilih di Sumbar
Dalam bahasa yang sedikit analogis komparatif, di sini saya ingin mengatakan bahwa data yang cukup mengagetkan ini harus dibuat simetris dengan selebrasi-selebrasi Wakil Gubernur, pun gubernur, di akun-akun media sosialnya yang terkesan sangat sumringah dan wah. Caption-caption di media sosial kedua tokoh ini luar biasa, dengan pesan-pesan menohok tentang keberhasilan mereka di dalam mendatangkan banyak tokoh nasional, terutama yang berasal dari Sumbar, ke Sumbar. Walaupun secara riil, nampaknya tak lebih dari sekedar kunjungan kerja, yang sama-sama menyebabkan “belanja kurang produktif” untuk kedua sisi, baik bagi yang datang maupun bagi yang menyambut.
Sementara ekonomi riil Sumbar tentu membutuhkan hal-hal yang jauh lebih strategis dan faktual dari narasi-narasi media sosial berbalut pencitraan semacam itu di satu sisi dan kunjungan-kunjungan seremonial pejabat-pejabat nasional asal Sumbar di sisi lain. Sebagaimana sering saya sampaikan selama ini, jika pemimpin-pemimpin baru di Sumbar tak benar-benar mampu membawa “pembeda” di Sumbar, maka setelah terpilih mereka akan terjebak kembali ke dalam jebakan rutinitas ketatapemerintahan di daerah, yang tidak terlalu simetris dengan kebutuhan ekonomi riil daerah. Tak lebih. (*)
