PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendukung pemulihan industri pariwisata, khususnya sektor wisata sejarah di Sumbar.
Demikian dikatakan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat Sari Lenggogeni kepada Haluan, Rabu (29/1).
Ia mengatakan untuk memulihkan sektor pariwisata, khususnya pengembangan wisata sejarah diperlukan stimulus agar terdapat perbaikan dan dapat menunjang perekonomian.
Menurutnya, Sumbar siap meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
Apalagi saat ini Sumbar menyambut positif pembukaan penerbangan internasional dari Singapura menuju Padang yang telah beroperasi.
Hal ini tentunya harus dimanfaatkan agar rencana aksi penguatan pasar kedua belah pihak agar ada keterisian dari pasar Singapura.
“Dengan rute penerbangan ini dapat membuka peluang besar bagi ekonomi dan sektor pariwisata Sumbar. Beberapa pengembangan pasar, nanti kita akan melihat pasar apa saja yang akan dituju,” ujarnya.
Sari Lenggogeni menyampaikan, bahwa insentif diperlukan untuk mendorong pelestarian aset-aset bersejarah di daerah tersebut.
Ia menilai, kepala daerah perlu memberikan stimulus kepada para pemilik bangunan bersejarah agar tidak merobohkan atau memodifikasi aset-aset tersebut secara sembarangan.
Sejarah ini tidak hanya berbasis pada apa yang ada di pemerintahan saja, tetapi juga mencakup kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian warisan budaya.
“Ini yang harus dipelajari dan pemerintah jemput bola jangan menunggu. Jika pemerintah benar-benar mau maju berpikir secara inovatif, dibantu stakeholder terkait dan lainnya yang fashionnya,” katanya.
Menurutnya, insentif yang diberikan bisa menjadi motivasi bagi pemilik untuk mempertahankan nilai historis bangunan sekaligus mendukung sektor pariwisata yang berbasis budaya dan sejarah.
Hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memperkuat identitas lokal Sumbar sebagai salah satu destinasi pariwisata sejarah terkemuka di Indonesia.
Sari Lenggogeni juga mengatakan, wisata ada bentuk fisik, benda tak benda, ada yang sifatnya intangible, story telling yang kurang berbasis cerita dan pengembangannya.
Begitu juga dengan budaya Minangkabau yang sudah kuat dari infrastruktur bangunan dan nilai sejarahnya yang kuat.
Jika infrastruktur ini sudah ada di beberapa yang kawasan wisata kota sejarah, stimulus dari pemerintah, terutama pemerintah yang baru untuk diperhatikan.
“Seperti di Bandung atau Malang ada insentif untuk warga atau masyarakat yang mempertahankan rumahnya untuk tidak dihancurkan atau dirobohkan maupun dimodifikasi.
“Lalu disimulus dibiarkan saja, karena tidak semua gedung sejarah milik pemerintah, ada banyak juga yang milik masyarakat,” katanya.
Sari Lenggogeni mengatakan, sejarah itu tidak hanya berbicara sejarah yang dimiliki secara pemerintah saja, seperti di kawasan Kota Tua, bangunan sejarah kerajaan Minang dan bangunan lainnya.
Tidak semua dimiliki pemerintah sehingga stimulus tidak hanya fokus untuk pemerintah saja tapi selesaikan dulu permasalahan kewenangannya.
“Jadi jangan hanya sekedar gedung saja, tapi bisa dijadikan apa saja pusat titik-titik ekonomi, dipergunakan dan diberdayakan lagi sehingga kota akan terlihat sejarah kalau semua gedung yang punya sejarah tersebut dilestarikan tidak hanya gedung pemerintah saja tapi gedung dari milik masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, BPPD tidak ada anggaran, namun pihaknya hanya bisa mendorong secara promosi yang sesuai dengan anggaran yang ada. Misal mengadakan upaya kegiatan yang sifatnya mendukung sejarah itu.
“Seperti wisatawan ke Kota Padang melihat batu malin kundang, tapi sayangnya ketika sudah di lokasi tidak terlihat storynya, ini yang belum kita.
Sebenarnya kekuatan besar ada pada integritasnya torytelling ini yang kurang bagi kita. Begitu juga rendang, sejarah rendang, ini yang perlu didekatkan oleh ahli sejarah. Baru kemudian di dinas pariwisata mempromosikan, dan semua harus ada kolaborasi,” ucapnya. Dengan adanya langkah konkret dari pemerintah, Sari Lenggogeni optimistis industri pariwisata, khususnya wisata sejarah di Sumbar, dapat bangkit dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. (*)