HALUANNEWS, PADANG – Pariwisata Sumbar kini tampak lebih bergairah setelah aturan pembatasan selama pandemi Covid-19 mulai dilonggarkan.
Hal ini harus menjadi momen kebangkitan pariwisata tak terkecuali di Sumbar yang diharapkan bisa menjadi pusat wisata di wilayah barat Indonesia. Tidak lepas juga harus menjadi kesempatan untuk menciptakan pariwisata yang bertanggungjawab.
“Seperti tidak buang sampah apalagi saat macet, diimbau sampahnya disimpan saja dulu. Jangan sampai citra pariwisata buruk, karena disebabkan wisatawannya sendiri. Kemudian menghindari rumah makan yang tidak menampilkan harganya atau main pakuak, kemudian mendorong belanja di UMKM kita,” tutur Ketua BPPD Sumbar, Sari Lenggogeni, saat dihubungi Haluan melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan, BPPD juga mendorong wisatawan untuk belanja produk UMKM, agar mereka bangga belanja produk buatan Indonesia apakah souvenir, kuliner, cenderamata.
“Mari menjaga Sumbar sebagai kebanggan kita. Menjaga kebersihan tempat wisata, menjadikan dibukanya pariwisata sebagai momen kebangkitan ekonomi kita. Memilih tempat-tempat yang direkomendasikan dan pariwisata di desa wisata,” ucapnya.
Dikatakannya lagi, potensi pariwisata Sumatra Barat sangat menjanjikan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun, masalah seperti infrastuktur, macet, parkir, main pakuak, akses jalan, juga harus menjadi perhatian.
Jangan sampai akses jalan menuju lokasi belum layak atau mengalami kerusakan bisa menjadi penyebab wisatawan enggan mengunjungi suatu tempat wisata. Pada kenyataannya, masih banyak objek wisata yang aksesnya masih perlu dibenahi.
Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan dan keselamatan wisatawan di tempat wisata nantinya. Untuk mengurai benang kusut itu, ia menyebut, penting untuk memperhatikan prioritas perbaikan infrastruktur.
“Destinasi yang paling jadi prioritas dulu, itulah yang pertama untuk diperbaiki jalurnya,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, dengan adanya prioritas ini harus berdasarkan indeks daya saing objek wisata tersebut.
“Jangan jalannya diperbaiki, namun destinasinya tidak prospektus. Pemerintah harus fokus kepada prioritas dan mengacu pada rencana induk kabupaten atau kota tersebut,” ucapnya menutup. (*)
Berita ini telah terbit di Liputan Eksklusif EDISI SABTU Koran Harian Umum Haluan, 04 Juni 2022 dengan judul “Sumbar Wajib Ciptakan Wisata Bertanggungjawab”.