PADANG, HARIANHALUAN.ID – Perhotelan di Sumatera Barat (Sumbar) juga dihadapi tantangan besar agar terus bisa bergeliat dalam mendukung sektor pariwisata di Sumbar sendiri. Akibat adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini, tentu turut berdampak pada sektor perhotelan tersebut.
Akibat efisiensi dimaksud demikian, hampir semua reservasi hotel untuk kegiatan pertemuan, rapat dan seminar dari instansi pemerintah di tahun ini bisa dikatakan akan minim atau berkurang.
Adanya penghematan anggaran melalui perjalanan dinas menjadi tantangan bagi sektor pariwisata dalam menarik kunjungan wisata khususnya melalui Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibition (MICE).
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar, Sari Lenggogeni, menyikapi adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut. Menurutnya, MICE termasuk menjadi penyumbang yang cukup besar dalam hal kunjungan wisata.
“MICE menjadi penyumbang cukup besar terhadap kunjungan wisata di Sumbar pada rentang 2023 dan 2024 lalu. Mengingat banyak kegiatan MICE berskala internasional dan nasional yang dipusatkan di Sumbar, khususnya Kota Padang,” katanya, Jumat (7/2).
Melihat hal itu pula, kata Sari Lenggogeni, tentu terhadap MICE sendiri akan mendapatkan dampaknya langsung bagi perhotelan di Sumbar. Tentunya ini pula yang menjadi tantangan bagi perhotelan Sumbar ke depannya.
“Namun dengan adanya kebijakan pemangkasan biaya perjalanan dinas, menurut Sari, pada 2025 ini kegiatan MICE akan berkurang signifikan. Hal itu menjadi tantangan bagi sektor pariwisata,” kata Ketua BPPD Sumbar tersebut.
Sementara itu, Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Rina Pangeran juga mengatakan, pendapatan hotel di Sumbar mulai terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Sebab, hampir semua reservasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sudah tidak ada lagi. Selama ini pendapatan dari hotel di Sumbar 60 persennya berasal dari kegiatan pemerintah itu sendiri.
“Perlunya solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan hal ini sebab dampak dari kebijakan ini sangat terasa bagi hotel yang ada di Sumatera Barat. Apalagi hotel merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar,” ujarnya.
Rina juga menambahkan, saat ini hotel yang menjadi anggota PHRI di Sumbar sedang berupaya mencari cara untuk menutupi pemasukan yang hilang dari aktivitas kegiatan pemerintah. Hal ini agar bisnis hotel dapat terus berjalan sehingga tidak sampai harus merumahkan karyawan.
Di sisi lain, perhotelan dan sejenisnya menjadi salah satu penyedia dalam hal fasilitas mendukung kepariwisataan. Di Sumbar sendiri juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu program unggulan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Optimalisasi sektor pariwisata di Sumbar terlihat dari tekad Pemprov Sumbar yang telah merilis Calender of Event (CoE) dan juga terget kunjungan wisatawan yang diusung. Pemerintah meningkatkan target kunjungan dan jumlah iven yang akan dihelat demi mendatangkan efek ekonomi di pariwisata.
Beberapa hari lalu, Pemprov Sumbar mengumumkan jumlah target kunjungan wisatawan yang ditetapkan sebesar 20 juta wisatawan. Kemudian dalam jumlah iven juga ditingkatkan menjadi 97 iven di tahun ini.
Kedua jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target dan iven pada tahun lalu. Peningkatan jumlah iven dan target kunjungan ini juga tentunya berdasar pada gambar penetapan kunjungan tahun lalu yang bahkan berhasil melebihi targetnya.
Pada tahun 2024 kemarin, jumlah kunjungan di Sumbar tembus sekitar 17 juta kunjungan dari 13,5 juta kunjungan yang dipatok Pemprov Sumbar. Dan dengan adanya peningkatan target kunjungan beserta jumlah iven yang ditetapkan, tentu sektor perhotelan juga tidak akan terlepas dari efek domino yang diberikan pada sektor pariwisata.
Sehingga perhotelan di Sumbar sendiri juga harus menjadi perhatian dan diharapkan juga adanya upaya bersama mencari solusinya, mengingat tantangan dari dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut. (*)