Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas, Pendorong Penting dalam Penguatan Pariwisata Sumbar

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda. IST

PADANG, HARIANHALUAN.ID  — Atraksi, amenitas dan aksesibilitas atau 3A harus benar-benar menjadi perhitungan wajib bagi keberlangsungan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Upaya 3A ini sebagai pendorong penting terhadap kompleksitas daya tarik pariwisata. Sehingga, 3A ini memang harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah, terlebih di tengah efisiensi anggaran yang mulai berlangsung.

Tentu, 3A ini sebagai salah satu celah untuk bisa tetap mendorong sektor pariwisata, meski pariwisata juga dinilai akan berdampak lebih dari adanya kebijakan anggaran. Ini pula yang menjadi tantangan bagi pariwisata Sumbar untuk bisa melalui celah tersebut agar geliat pariwisata tetap optimal ke depannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, mengatakan pihaknya memang bertekad untuk melakukan penguatan-penguatan dari 3A itu sebagai keberlangsungan dan keberlanjutan sektor pariwisata Sumbar.

“Pada tahun 2025 ini kita bertekad melakukan penguatan sektor pariwisata, baik itu aspek aksesibilitas, amenitas hingga atraksinya. Ini sangat penting sebagai jalan pengembangan pariwisata yang lebih baik,” katanya, beberapa hari lalu.

Dalam hal aksesibilitas, jelas Luhur, yang telah diupayakam pihaknya adalah pembukaan ruas jalan tol Padang-Sicincin dan rute penerbangan baru Singapura-Padang oleh Maskapai Scoot Airlines. Dua upaya ini sangat mampu menggerakkan aspek aksesibilitas tersebut.

Dari adanya ruas jalan tol Padang-Sicincin yang memang belum tuntas pelaksanaannya, yang sesuai direncanakan pada jalan tol Padang-Pekanbaru, dampaknya tentu belum sepenuhnya akan maksimal pula. Namun, sudahnya pengerjaan di tahap (Padang-Sicincin) ini, setidaknya telah mampu mengurai kemacetan lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuhnya. Dan itu dirasakan saat momen Nataru lalu.

“Lalu dari pembukaan rute penerbangan Padang-Singapura oleh Scoot Airlines, akan semakin memperlancar masuknya wisatawan dari Singapura yang selama ini memang menjadi pangsa pasar terbesar ketiga penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Sumbar,” katanya.

Kemudian dari aspek amenitas, kata Kadispar Sumbar itu, kenyamanan dan keamanan berwisata tentu harga mati dalam keberlanjutan pariwisata di Sumbar. Upaya ini juga telah dievaluasi dan akan terus digerakkan demi memberikan efek senang dan nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Sumbar. Mulai dari pencegahan pungli, pemalakan, fasilitas, dan yang lainnya, Dispar Sumbar pun juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan OPD terkait lainnya.

Pada aspek atraksi, Luhur juga menyebutkan bahwa peningkatan kualitas event yang akan diselenggarakan oleh Sumbar bakal menjadi sebuah gerakan yang penting. Apalagi, pada 2025 ini, sebanyak 97 event bakal menguatkan kepariwisataaan Sumbar guna mengagaet wisatawan ke Sumbar.

“Kita telah meluncurkan 97 event melalui Calender of Event di mana kita juga meningkatkan target kunjungan wisatawan hingga 20 juta wisatawan. Artinya event yang akan berkualitas tentu akan mampu memberikan dampak lebih bagi kunjungan nantinya,” ujarnya.

Dispar Sumbar sendiri, dari 97 event yang telah diluncurkannya merincikan lima event berskala internasional, 19 event berskala nasional, serta puluhan event lokal yang juga disertai dengan event berkonsep Meeting, Incentive, Convention and Exhebition (MICE). Dan kualitas event akan menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi daya tarik penting terhadap kunjungan wisatawan nantinya.

Sehingga peranan 3A ini bagi keberlangsungan sektor pariwisata, sangat penting dalam mendongkrak kunjungan melalui daya tarik yang benar-benar menggugah wisatawan untuk berwisata ke Sumbar.

“Baik daya tarik amenitasnya, bagus daya tarik event-nya, dan mudah ruang aksesibilitasnya, tentu sudah menjadi gerakan yang kompleks dalam upaya menggaet kunjungan wisatawan ke Sumbar, sebagaimana target yang telah ditetapkan Pemprov sumbar,” kata Kadispar Sumbar.

Dengan itu, multi effect yang diberikan melalui sektor pariwisata, akan mampu semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi Sumbar sebagai langkah pembangunan Sumbar dari sektor tersebut.

Kolaborasi Antar-Pentahelix

Pemprov Sumbar sendiri juga sudah menyiapkan strategi kolaboratif antar-Pentahelix guna sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemangkasan anggaran kementrian/lembaga dan APBD yang telah dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Spirit pentahelix melalui kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan media, diharapkan menjadi bahan bakar utama penggerak sektor pariwisata Sumbar di tengah kian melemahnya kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita harus selalu optimis, tapi tetap logis dan berhitung. Dengan keadaan APBN dan APBD yang semakin melemah, strategi yang paling tepat memang adalah sinergi dan kolaborasi antar-Pentahelix,” ujar Luhur lagi.

Menurut Kadispar Sumbar itu, sampai saat ini Pemprov Sumbar memang masih belum menerima petunjuk teknis dan arahan terkait dari pemerintah pusat terkait dengan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Namun demikian, ia mengakui bahwa alokasi keuangan Pemprov Sumbar untuk sektor pariwisata pada tahun ini, memang berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, alokasi anggaran untuk Dispar Sumbar hanya tersedia sekitar Rp29 milliar saja. Jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Gambarannya, sembilan sampai delapan milliar di antaranya adalah pokir anggota dewan, lalu tujuh sampai delapan milliarnya untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sementara untuk belanja urusan hanya tersedia sekitar satu milliar saja,” jelasnya.

Dengan itu, Luhur juga menekankan perlunya komitmen jajaran pemerintah di kabupaten/kota untuk membangun dan membenahi sektor pariwisata di daerah masing-masing. Sebab bagaimanapun, pemerintah daerah di masing-masing daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing. Hidup matinya sektor pariwisata di suatu daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari para bupati/wali kota masing-masing. (*)

Exit mobile version