HARIANHALUAN.ID – Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) merupakan salah satu kawasan yang telah terpetakan sebagai daerah rawan bencana gempa dan tsunami, karena letak geografisnya yang berada persis di zona subduksi lempeng tektonik India-Australia dan Eurasia.
Mengingat adanya potensi dan kerawanan bencana yang bisa sewaktu-waktu melanda Sumbar tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah daerah menyiapkan program mitigasi bencana yang tepat dan matang di kawasan-kawasan yang telah terpetakan sebagai kawasan rawan bencana guna meminimalisir korban jiwa maupun kerugian materil.
Langkah-langkah dan upaya mitigasi bencana juga penting dan perlu disiapkan di sejumlah objek dan destinasi wisata alam, seperti pantai, sungai maupun geopark yang ada di Sumbar. Sebab, jika hal penting tersebut tidak disiapkan sedari dini, dikhawatirkan kondisi itu akan membahayakan nyawa wisatawan maupun pengunjung jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, Luhur Budianda mengatakan, saat ini hampir seluruh objek wisata alam yang ada di Sumbar sudah dilengkapi dengan papan informasi, jalur evakuasi maupun rambu-rambu evakuasi, yang akan berguna bagi wisatawan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Saya kira semua persiapan, termasuk langkah-langkah mitigasi guna menghadang potensi bencana gempa dan tsunami, khususnya di kawasan-kawasan destinasi wisata yang ada di kawasan pesisir pantai sudah dipersiapkan sejak lama oleh pemerintah daerah setempat,” ujarnya, Minggu (11/9/2022).
Budi menyebutkan, segala persiapan yang menyangkut dengan upaya mitigasi bencana di destinasi wisata, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat sebagai pemilik destinasi wisata.
Sedangkan sejauh ini, menurutnya, hampir di seluruh destinasi wisata alam yang ada di Sumbar, baik itu destinasi pantai, laut, danau, sungai maupun geopark, sudah terpasang sejumlah petunjuk yang berguna bagi wisatawan maupun pengunjung untuk menyelamatkan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Seperti misalnya di Pantai Padang, Pariaman, serta di sejumlah pantai di wilayah Pesisir Selatan ataupun di objek wisata Geopark Harau, di sana sudah terdapat juga sejumlah papan informasi maupun peta evakuasi bencana yang bisa dilihat oleh pengunjung maupun wisatawan,” ucapnya.
Budi melanjutkan, selain di sejumlah objek dan destinasi wisata yang berada dekat keramaian tersebut, papan maupun rambu-rambu informasi mitigasi bencana, juga disebar di dekat lokasi-lokasi wisata yang berada jauh di keramaian, seperti misalnya di daerah wisata air terjun dan pemandian.
Disebutkannya, khusus untuk destinasi wisata seperti ini upaya mitigasi bencana juga dilakukan dengan meningkatkan peran dari masyarakat maupun anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat yang memang lebih mengetahui kondisi, karakteristik dan medan lokasi destinasi wisata.
“Misalnya dalam menghadapi ancaman potensi bencana banjir bandang. Biasanya pokdarwis setempat akan mengeluarkan peringatan ataupun melarang pengunjung untuk melanjutkan perjalananya ke lokasi, jika memang terjadi cuaca ekstrim. Tujuannya tentu mencegah jatuhnya korban jiwa jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Upaya Mitigasi bencana semacam ini juga dilakukan,” ucapnya.
Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran yang digelontorkan untuk menyiapkan perangkat mitigasi bencana di destinasi wisata, karena memang kewenangan tersebut ada di BPBD kabupaten kota.
Namun, Budi menegaskan bahwasanya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat juga memiliki perhatian terhadap upaya mitigasi bencana di destinasi wisata. Bahkan tidak hanya menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata, namun penyiapan segala penunjang dan fasilitas pendukung mitigasi bencana juga telah menjadi perhatian semua pihak di Sumbar. Mulai dari LSM, stakeholder maupun OPD terkait lantaran adanya sejumlah potensi bencana alam yang membayangi wilayah Sumbar.
“Memastikan kenyamanan dan keamanan destinasi wisata bagi para pengunjung maupun wisatawan, termasuk dari ancaman bencana, merupakan salah satu hal yang menjadi fokus Dinas Pariwisata. Namun secara teknisnya, tentu hal ini tepatnya dilakukan oleh stakeholder terkait, seperti misalnya BPBD setempat,” ucapnya. (*)