HARIANHALUAN.ID – Kepala Dinas Pariwisata Sumatra Barat (Sumbar), Luhur Budianda berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali wacana penurunan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi bandara nasional atau bandara domestik biasa.
Luhur Budianda menuturkan, jika wacana tersebut direalisasikan, dikhawatirkan Sumbar akan kehilangan satu-satunya pintu kedatangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang akan berkunjung ke Sumbar.
“Kita berharap agar wacana penurunan status BIM itu tidak jadi dilakukan. Kalau akhirnya BIM turun status jadi bandara nasional, kita khawatir Sumbar akan kehilangan potensi kedatangan wisatawan mancanegara,” ujarnya kepada Haluan, Senin (13/2/2023).
Budi menuturkan, saat ini BIM telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang wisata penting bagi Sumbar. Dimana menurutnya, BIM merupakan satu-satunya pintu kedatangan internasional bagi wisman dari 10 negara asing yang tercatat paling banyak datang ke Sumbar sejak beberapa tahun terakhir.
Meskipun jumlah wisman yang tercatat masuk ke Sumbar selama ini tidak sebanyak Wisatawan Nusantara (Wisnu), namun menurut Budi, kunjungan wisman tetap penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sumbar pascapandemi.
“Data terakhir, tahun 2022 lalu angka kunjungan wisnu ke Sumbar sebanyak 6.020.055 orang. Sedangkan jumlah wisman berjumlah 10.368 orang,” ucapnya.
Meski data tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumbar lebih didominasi digerakkan oleh wisnu, namun menurut Budi, jumlah uang yang dihabiskan (spend of money), serta lama tinggal (length of stay) wisman jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wisatawan nusantara.
“Selama berada di Sumbar, wisman tentu mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan wisnu. Artinya, mereka (wisman,red) tentu harus membeli tiket pesawat pulang pergi, biaya penginapan dan hotel selama berhari-hari. Mereka ini juga tidak mungkin di sini hanya satu atau dua hari saja, belum lagi biaya makan minum yang mereka keluarkan di restoran, oleh-oleh dan sebagainya,” katanya.
Dengan adanya hal itu, Budi menyebut bahwa penurunan status BIM berkemungkinan akan sangat berdampak terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata Sumbar. Apalagi, menurutnya, Pemprov Sumbar saat ini juga telah menargetkan tahun 2023 ini sebagai tahun kunjungan wisata bertajuk VBWS 2023.
“Jadi dampak penurunan status BIM ini memang ada bagi sektor wisata Sumbar. Makanya kita berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali wacana ini untuk diberlakukan bagi BIM,” ucapnya.
Kendati demikian, Budi tetap optimis bahwasanya VBWS yang telah dicanangkan tetap bisa mencapai target mendatangkan 8,2 juta wisatawan ke Sumbar, dengan cara optimalisasi penggarapan pasar wisatawan nusantara.
Seandainya wacana penurunan status BIM akhirnya tetap dieksekusi oleh pemerintah pusat, kata Budi, pihaknya akan segera mengambil langkah strategis. Yakninya dengan mengupayakan penambahan rute penerbangan domestik langsung atau direct flight ke Sumbar.
“Jika seandainya wacana itu tetap dieksekusi, mungkin kita akan memperbanyak direct fight domestik. Sesuai dengan program pemerintah saat ini, yakninya bangga berwisata di Indonesia atau BBWI yang akan menyasar wisatawan nusantara dalam negeri,” ucapnya.
Budi menyebut, meskipun nilai spend of money wisnu relatif lebih sedikit dibandingkan wisman, namun jumlah kunjungannya dan akumulasinya cenderung besar dari kunjungan wisatawan dari luar negeri.
Ia menyampaikan, baru-baru ini Pemprov Sumbar juga telah menjajaki penambahan rute direct flight untuk Padang-Jakarta, dengan dua maskapai penerbangan. Yakninya bersama Pelita Air Service serta Trans Nusa.
“Keduanya telah kita jajaki, mudah-mudahan bisa, mereka masih menunggu pesawat. sepertinya Pelita Air yang akan segera membuka rute. Insyaallah Maret. Tujuannya agar tidak ada lagi monopoli harga tiket, sehingga harga tiket bisa sedikit turun,” tuturnya.
Ia juga mengimbau agar semua pihak tidak panik dan menanggapi secara berlebihan wacana penurunan status BIM ini. Sebab, menurut dia, Pemprov Sumbar tentu tidak akan tinggal diam dan tentu akan segera melakukan lobi-lobi dengan pemerintah pusat terkait hal ini.
“Lobi-lobi pasti ada. Mungkin bisa saja nanti gubernur atau wakil gubernur berangkat ke Jakarta. Pertama tentu mencari informasi, kedua tentu menyampaikan pentingnya rute penerbangan internasional ini bagi sektor pariwisata Sumbar,” ucapnya. (*)