Ini Dia, Permasalahan Klasik Wisata di Sumbar yang Tak Kunjung Tuntas

Masyarakat membersihkan kawasan wisata Batang Harau Kota Padang. IST

PADANG, HARIANHALUAN.ID — Berbagai permasalahan klasik masih mewarnai pariwisata Sumaetra Barat, khususnya pada momen-momen liburan saat meningkatkannya mobilitas masyarakat berwisata, seperti pada saat libur lebaran yang tidak lama lagi akan datang kembali.

Permasalahan seperti kemacetan, kebersihan hingga lonjakan harga mestinya dapat diminimalisir atau diantisipasi oleh pemerintah, karena sudah berulang terjadi dari tahun ke tahun. Apalagi tahun ini digadang-gadang sebagai tahun kunjungan wisata Sumbar.

Praktisi dan pengamat pariwisata, Zuhrizul atau yang akrab disapa Mak Etek dalam beberapa kesempatan menyampaikan bila berkaca dengan kondisi dan kualitas wisata Sumbar saat ini masih dihadapi oleh permasalahan klasik. Mulai dari masalah kebersihan di destinasi wisata yang masih perlu ditingkatkan agar memberikan kenyamanan dan kesan yang baik bagi wisatawan.

Ia juga menyinggung kualitas akses jalan menuju destinasi wisata yang masih belum ditata dengan baik. Bahkan sejumlah daerah tujuan wisata sangat rawan macet. Hal ini tentu akan menjadi tantangan besar dalam pengembangan wisata.

“Kita berharap terus berbenah, terutama Kota Padang dan Bukittinggi  yang menjadi barometer wisata Sumbar kini semakin semrawut dan kotor. Ini akan merusak citra wisata dan sulit diharapkan wisatawan kembali dan promosikan ke yang lain untuk datang ke Sumbar,” ucapnya.

Padahal, kata Mak Etek, tahun ini Sumbar mengusung konsep VBSW dengan penekanan beautiful atau keindahan, baik dari aspek lingkungan dan suasana sosial yang ramah terhadap para wisatawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Wisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Moch Abdi mengatakan, penyakit lama wisata tersebut seharusnya sudah mampu diminimalisir atau diantisipasi oleh pemerintah, karena sudah berulang terjadi dari tahun ke tahun.

Ia memisalkan, tarif parkir liar yang cenderung naik cukup signifikan saat momen liburan. Padahal tarif parkir itu sudah menjadi keluhan pengunjung dari dulu.

“Ini mestinya sudah bisa diantisipasi dan diminimalisir oleh pemerintah daerah. Bagaimana pun persoalan parkir ini harus ada solusi yang konkrit. Mahalnya tarif parkir yang dinaikan secara sepihak ini tentu akan merusak citra kota,” ujar Abdi.

Apa lagi, kata Abdi, setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah jika tidak diiringi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai akan memicu permasalahan lainnya yaitu kemacetan. Padahal, kemacetan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Abdi menyebutkan, saat momen mudik dan Lebaran kemarin jalan lintas antardaerah di Sumatra Barat mengalami kemacetan yang cukup parah hingga berjam-jam. Seperti jalur Limapuluh Kota Bukittinggi, Bukittinggi ke Padang, ke Solok dipadati oleh kendaraan.

Di sisi lain, Abdi menambahkan, jalan yang rawan macet tersebut juga belum dilengkapi fasilitas rest area, padahal tingkat kepadatan kendaraan di momen-momen liburan cukup tinggi.

“Rest area ini juga belum menjadi perhatian pemerintah, kita bisa lihat keberadaan rest area di Sumbar belum memadai sedangkan sejumlah jalan di Sumbar cukup rawan kemacetan yang lama,” ujarnya.

Kenaikan Harga

Kemudian, Abdi menyebutkan, hal yang juga membuat pengunjung kecewa yaitu lonjakan harga yang cukup signifikan, mulai dari tarif sebagian hotel atau penginapan yang mematok harga yang tinggi, biaya masuk wisata yang tidak dikelola oleh pemerintah, hingga harga-harga kuliner di rumah makan tertentu.

Menurut Abdi, hal tersebut juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait, dengan memberikan edukasi terkait manajerial pariwisata. Sebab wisata itu bukan hanya bicara terkait pendapatan tapi juga hospitality atau pelayanan yang dirasakan oleh wisatawan.

“Ini yang masih menjadi PR besar kita bersama, seluruh pihak harus bersinergi dalam meningkatkan pelayanan wisata, atau hospitality, karena sektor wisata ini cukup krusial dalam menggerakan roda perekonomian daerah sehingga harus dikelola dengan baik,” ujarnya. (hmg)

Exit mobile version