PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sebagai salah satu daerah yang dilintasi oleh banyak sesar gempa, Provinsi Sumatra Barat diminta untuk menerapkan konsep wisata ramah bencana. Agar potensi gempa atau tsunami yang mengancam tidak berdampak pada perkembangan sektor wisata di Sumatera Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mendorong Sumatera Barat untuk meniru Provinsi Bali dalam mengembangkan wisata ramah bencana di mana Bali saat ini telah memiliki hotel-hotel yang bersertifikat tangguh bencana, bahkan hotel ready tsunami yaitu hotel yang dirancang mampu bertahan dan menjadi tempat evakuasi bila diterjang gelombang tsunami.
“Sumbar mesti mencontoh di Bali yang juga berada di daerah yang rawan gempa serta tsunami. Bali juga mempunyai ancaman Megathrust di selatan Bali, namun perkembangan wisata di Bali tidak terganggu,” ujar Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari saat kunjungan kerja ke Sumbar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Sumbar merupakan salah satu daerah dengan daya tarik wisata yang cukup tinggi, namun berada di kawasan yang dilintasi sejumlah sesar gempa.
Ia memisahkan, sesar Megathrust, sesar Semangka, yang berpotensi memicu gempa dengan magnitudo besar di Sumbar. Meski demikian, bila potensi bencana tersebut diantisipasi dengan matang dan konkret, maka tidak akan berdampak pada pengembangan wisata.
Di Bali, BNPB bersama BPBD setempat telah mengembangkan wisata ramah bencana, salah satunya dengan mendorong hotel-hotel yang berada di kawasan pantai untuk memenuhi standar sertifikat kesiapsiagaan bencana.
BNPB pun telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh hotel tangguh bencana tersebut, mulai dari standar struktur bangunan yang aman, sarana dan prasarana kebencanaan memadai, memiliki manajemen risiko bencana, memiliki program edukasi kebencanaan untuk pegawai dan penghuni, memiliki program simulasi tanggap bencana berkalam dan ikut berperan aktif dalam membangun ketangguhan masyarakat sekitar.
“Beberapa hotel Bali bahkan berstatus tsunami ready hotel yang memiliki logistik sendiri bila terjadi kondisi kedaruratan bencana, memiliki standar dan prosedur evakuasi sendiri. Ini juga bisa diterapkan di Padang dan Mentawai, agar wisata tidak terganggu di tengah adanya potensi bencana,” katanya.
Di sisi lain, kata Abdul, wisata yang ramah bencana harus didukung dengan komitmen pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, terutama dalam mengurangi dampak dan risiko bencana.
Kesiapsiagaan bencana ini, sambung Abdul Muhari, juga harus tertanam dalam pemahaman dan tindakan masyarakat. Khususnya pada fase awal tanggap darurat, peringatan dini hingga saat evakuasi.
“Masyarakat harus mengerti dan paham bagaimana bertindak saat dalam kondisi darurat, atau bahkan bila terjadi peringatan dini tsunami,” katanya. (sdq)