HARIANHALUAN.ID – Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB), Mochammad Abdi menyebut, dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pariwisata hendaknya dipergunakan untuk membangun, serta memperkuat komunitas wisata swadaya masyarakat yang telah terbentuk di berbagai nagari wisata di Sumbar.
“Apalagi sejak diselenggarakannya Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tiga tahun belakangan, jumlah desa wisata Sumbar yang lahir bertambah banyak,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (21/7/2023).
Abdi menilai, pertumbuhan jumlah desa wisata Sumbar yang cukup signifikan, perlu disongsong pemerintah daerah dengan memperkuat organisasi swadaya masyarakat yang ditugaskan, untuk mengelola desa wisata atau destinasi lainnya.
Minimal, dalam hal membantu penyediaan sekretariat organisasi, penyediaan perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) hingga pengadaan perangkat komputer layaknya sebuah badan organisasi pengelola wisata profesional.
“Saya melihat, pengelolaan wisata berbasis masyarakat atau community based development ini sudah mulai tumbuh lewat pokdarwis atau badan pengelola swadaya lainnya. Nah, mereka inilah yang semestinya harus dibantu,” ucap Abdi.
Abdi yang juga merupakan Ketua Pusat Pengembangan Desa Wisata Kreatif Fakultas Pariwisata UMSB ini menjelaskan, selaku salah satu tim pendamping ADWI lalu, dirinya telah berkeliling desa-desa wisata Sumbar.
Kondisi di lapangan, sebutnya, gairah masyarakat dalam pengelolaan desa wisata cukup luar biasa. Gerakan itu pun, telah dimotori anak-anak muda kreatif peduli wisata bermodal semangat, yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis.
“Agar semangat masyarakat yang bergiat di pokdarwis tetap terpelihara dan bisa berjalan tegak lurus dengan kemauan pemerintah, mereka mesti dibantu secara finansial maupun penguatan kelembagaan,” katanya.
Abdi menegaskan, daripada dihambur-hamburkan untuk menyelenggarakan acara-acara yang bersifat seremonial jangka pendek, dana BKK sebaiknya digunakan untuk memoles atau menambah daya tarik desa-desa wisata Sumbar yang kini sudah mulai menggeliat hampir di seluruh kabupaten kota.
“Dana BKK juga perlu digunakan untuk menambah atau meningkatkan kualitas spot daya tarik desa-desa wisata Sumbar yang telah masuk ADWI dan dilirik Kemenparekraf. Jangan ada lagi desa wisata yang tidak punya gerbang,” tuturnya. (*)