PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sebagai salah satu sektor yang digadang-gadang menjadi salah satu motor lokomotif ekonomi utama bagi Sumatra Barat, strategi dan arah kebijakan pengelolaan pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini dijalankan pemerintah daerah, pantas dikupas lebih dalam di penghujung tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumbar, Mochammad Abdi menilai, evaluasi dan refleksi strategi pengelolaan sektor pariwisata perlu dilakukan untuk melahirkan resolusi dan konklusi berharga yang mesti menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.
“Evaluasi patut dan pantas dilakukan. Sebab faktanya, sektor pariwisata ini hampir selalu menjadi visi misi utama bagi para calon kepala daerah setiap pilkada. Maka dari itu, implementasi visi misi mereka pantas dikawal dan diuji,” ujarnya kepada Haluan Jumat (29/12).
Menurut Abdi, sektor pariwisata Sumbar saat ini, memang telah berkembang dengan cukup baik dari segi destinasi yang dikelola pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perkembangan membahagiakan ini sejalan dengan tingginya tingkat angka kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Sumbar selama ini.
Hal membahagiakan lainnya, pergerakan sektor pariwisata di berbagai daerah, juga telah terbukti berhasil mendongkrak penerimaan pajak daerah. Meski begitu sektor pariwisata Sumbar di tahun 2023 dan masa yang akan datang juga masih memiliki segudang PR utama yang perlu diselesaikan.
“Pertama, pemerintah daerah dan stakeholder terkait masih perlu meningkatan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi dan juga Sumber Daya Manusia atau SDM,” ucap Abdi.
