PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sebagai salah satu sektor yang digadang-gadang menjadi salah satu motor lokomotif ekonomi utama bagi Sumatra Barat, strategi dan arah kebijakan pengelolaan pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini dijalankan pemerintah daerah, pantas dikupas lebih dalam di penghujung tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumbar, Mochammad Abdi menilai, evaluasi dan refleksi strategi pengelolaan sektor pariwisata perlu dilakukan untuk melahirkan resolusi dan konklusi berharga yang mesti menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.
“Evaluasi patut dan pantas dilakukan. Sebab faktanya, sektor pariwisata ini hampir selalu menjadi visi misi utama bagi para calon kepala daerah setiap pilkada. Maka dari itu, implementasi visi misi mereka pantas dikawal dan diuji,” ujarnya kepada Haluan Jumat (29/12).
Menurut Abdi, sektor pariwisata Sumbar saat ini, memang telah berkembang dengan cukup baik dari segi destinasi yang dikelola pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perkembangan membahagiakan ini sejalan dengan tingginya tingkat angka kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Sumbar selama ini.
Hal membahagiakan lainnya, pergerakan sektor pariwisata di berbagai daerah, juga telah terbukti berhasil mendongkrak penerimaan pajak daerah. Meski begitu sektor pariwisata Sumbar di tahun 2023 dan masa yang akan datang juga masih memiliki segudang PR utama yang perlu diselesaikan.
“Pertama, pemerintah daerah dan stakeholder terkait masih perlu meningkatan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi dan juga Sumber Daya Manusia atau SDM,” ucap Abdi.
Akademisi yang saat ini juga diamanahkan sebagai Koordinator Bidang tata Kelola Destinasi dan Pengembangan SDM Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata (TP2Dewi) Sumbar ini menilai, pencanangan tahun kunjungan wisatawan ke Sumbar, bertajuk Visit Beautiful Wisata (VBWS) 2023, seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh pelaku usaha Ekonomi Kreatif (Ekraf).
Namun sayangnya, ungkap dia, hingga sejauh ini, imbas dari peningkatan angka kunjungan wisatawan ke Sumbar ini, nyatanya belum bisa dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh para pelaku Ekraf dan UMKM di tingkat akar rumput.
“Imbas peningkatan angka kunjungan masih hanya dinikmati oleh segelintir industri pariwisata saja seperti hotel dan restoran. Dalam artian, efek ekonomi pariwisata masih bersifat elitis dan belum dirasakan pelaku Ekraf yang diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas dia.
Abdi menilai, kondisi ini terjadi karena pemerintah dan stakeholder terkait belum benar-benar serius dan berkomitmen untuk menunjang pertumbuhan ratusan desa wisata Sumbar yang telah berdiri sejak beberapa tahun terakhir.
“Misalnya saja, pemerintah daerah belum benar-benar serius untuk membawa tamu-tamu instansi pemerintahan ke desa wisata. Karena ada keraguan jika para tamu akan mengalami sejumlah kelemahan dan keluhan,” ucapnya.
Padahal, lanjut Abdi, jika memang pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sektor pariwisata khususnya memaksimalkan potensi daya tarik desa wisata, pemerintah melalui dinas terkait semestinya menjadikan kelemahan yang ada di desa wisata sebagai bahan pembenahan prioritas.
Selain itu, Abdi juga meminta pemerintah daerah untuk mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan. Pariwisata yang mesti bisa memaksimalkan segala potensi yang ada, Baik daya tarik wisata alam, seni budaya maupun atraksi buatan
“Ini bisa kita lihat dari sudah sejauh mana pemerintah berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata. Mulai dari level rintisan, maju hingga mandiri. Pemerintah harus meningkatkan peran agar mereka naik level,” ungkapnya.
Tidak kalah pentingnya lagi, sambung Abdi, pemerintah daerah mesti terus berupaya memacu pertumbuhan pelaku usaha Ekonomi Kreatif (Ekraf), Seni Budaya dan UMKM di daerah. Hal itu perlu diikuti dengan strategi dari pemerintah untuk membantu pemasaran atau promosi produk mereka.
“Selama ini pemerintah kadang memang melakukan kegiatan sales mission, mereka bawa pelaku usaha Sumbar ke luar negeri dalam bentuk roadshow. Targetnya hanya sebatas meningkatkan angka kunjungan domestik maupun mancanegara,” ucapnya.
Terakhir, pada tahun 2024 mendatang, Abdi juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan pengelola destinasi wisata di daerah. Sebab faktanya, mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah.
“Kedepannya kita perlu kuatkan sinergi lintas stakeholder, baik sesama OPD terkait di pemerintahan, maupun antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi lainnya. Pada intinya kolaborasi dan sinergi dengan pentahelix wisata tidak boleh berhenti,” pungkasnya. (h/fzi)