Jelang Visitasi Kemenparekraf ke Tiga Desa Wisata Terbaik Sumbar, Dukungan Pemerintah Disegala Tingkatan Mutlak Diperlukan

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Tiga desa wisata Sumatra Barat yang telah dinyatakan lolos ke jajaran 50 besar desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, tengah bersiap menyambut kedatangan tim visitasi penilaian dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Tiga desa wisata itu, diantaranya adalah Desa Wisata Ekowisata berbasis Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ampiang Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Wisata Danau Diateh di Kabupaten Solok, serta Desa Wisata Pesona Pagadih, di Kabupaten Agam.

Ketiga desa ini akan dikunjungi serta dinilai oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno beserta rombongan dalam rentang waktu antara bulan Juni hingga Agustus mendatang.

Tim penilai dari Kemenparekraf RI, akan mengecek kesesuaian data yang sebelumnya telah diinput pengelola desa wisata kedalam website Jaringan Desa Wisata (Jadesta) dengan kondisi real di lapangan.

Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumbar, Mochammad Abdi menegaskan, menjelang proses penilaian yang akan segera berlangsung dalam waktu dekat, pengelola ketiga desa wisata terbaik Sumbar ini, sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah di segala tingkatan.

“Sebab desa wisata yang dikelola Pokdarwis ini, pasti punya keterbatasan sumber daya untuk mempersiapkan penilaian,” ujarnya kepada Haluan Jumat (14/6/2024).

Pada proses visitasi lapangan nanti, kata Abdi, kesesuaian data isian di website Jadesta dan kondisi real lapangan, sangat menentukan perolehan poin akhir penilaian. Apabila tim menemukan ada sesuatu hal baru yang tidak terinput di website Jadesta, maka ini akan menambah perolehan poin.

Begitupun sebaliknya, poin penilaian akan otomatis berkurang jika tim Kemenparekraf menemukan ketidak sesuaian antara data isian di website Jadesta dengan kenyataan real di lapangan. Kemungkinan terjadinya situasi ini harus dinihilkan sama sekali.

“Oleh karena itu, keterbatasan Pokdarwis harus disupport oleh pemerintah daerah di segala tingkatan agar segala hal yang perlu dipersiapkan bisa terpenuhi,” jelasnya.

Abdi mencontohkan, salah satu aspek penilaian di tahap 50 besar ADWI ini, adalah ketersediaan aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di desa wisata.

Untuk memastikan aspek penilaian ini terpenuhi, jajaran Dinas Koperasi dan UMKM baik dari level Provinsi hingga Kabupaten/Kota, harus ambil andil dalam memaksimalkan indikator penilaian ini.

“Begitupun dengan aspek aksesibilitas infrastruktur jalan. Aspek ini tentu tidak mungkin dikerjakan dinas Pariwisata. Dinas PUPR Provinsi maupun Kabupaten Kota harus sigap ambil andil,” jelasnya.

Abdi yang juga menjadi salah satu tim pendamping ADWI Sumbar 2024 ini menegaskan, dukungan pemerintah daerah di segala level pada proses penilaian ini, tidak bisa hanya sekedar Lip Service atau dukungan moril belaka.

Apalagi pada kenyataannya, hampir rata-rata pokdarwis, termasuk pokdarwis di tiga desa wisata nominator 50 besar ADWI Sumbar tahun 2024 ini, mengelola desa wisata secara swadaya tanpa dukungan penganggaran yang memadai.

“Bahkan untuk membangun gerbang desa wisata, Posko Tourism Information Centre atau PIC saja, kadang mereka tidak punya dana. Untuk itu, pemerintah kabupaten harus hadir untuk menggerakkan OPD terkait,” jelas Abdi.

Selain menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah di segala tingkatan pada tahapan penilaian 50 besar ADWI yang akan berlangsung ini, Abdi juga menekankan pentingnya upaya tindak lanjut pemerintah setelah helatan ADWI berakhir.

Abdi menegaskan, desa wisata Sumbar harus benar-benar dibenahi dengan serius . Baik dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun ketersediaan sarana prasarana pendukung.

Sebab bagaimanapun, kelengkapan sarana prasarana yang memadai serta keramah tamahan masyarakat dan pengelola desa wisata, adalah faktor penentu tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata dimasa yang akan datang.

“Intinya, jika kita memang benar-benar ingin menjadikan desa wisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. Desa wisata benar-benar harus dibina, dibenahi dan dikembangkan dengan serius. Jangan setengah-setengah pada momen-momen tertentu saja,” pungkasnya. (*)

Exit mobile version