PADANG, HARIANHALUAN.ID – Aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan, menjadi elemen krusial penentu kesuksesan pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lewat sektor pariwisata. Kedua aspek ini akan memengaruhi langsung naik atau turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke suatu daerah.
Sumatra Barat (Sumbar) yang telah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah, aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibereskan.
Sebab kenyataannya, sampai saat ini masih marak ditemukan aksi premanisme dalam berbagai bentuk di destinasi wisata yang ada. Mulai dari parkir liar, pungutan liar, hingga penjualan makanan dan minuman dengan harga tidak wajar di sana.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar, Luhur Budianda, mengakui aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah yang terus berusaha dituntaskan oleh pemerintah daerah sampai saat ini. “Untuk mengatasi segala hal yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan ini, kami meminta pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (1/10),
Menurut Luhur Budianda, memastikan keamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota selaku pemilik destinasi. Pihaknya hanya punya fungsi koordinatif untuk mengeluarkan surat edaran pada momen-momen tertentu agar pemerintah Kabupaten Kota menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
“Seperti pada momen jelang lebaran, tahun baru atau pada momen tertentu lainnya, kami menerbitkan edaran Gubernur kepada Bupati dan Wali Kota. Isinya agar mereka memperkuat mitigasi pencegahan aksi-aksi yang meresahkan wisatawan di destinasi wisata,” ungkapnya.
Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, pemerintah Kabupaten/Kota diminta secara khusus untuk membentuk tim pemantauan dan pengawasan terpadu. Tim ini terdiri dari petugas dinas pariwisata setempat, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, aparat kepolisian, Basarnas dan instansi terkait lainnya.
“Fungsinya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sehingga kedepannya, kami harapkan tidak ada lagi praktik-praktik pungli ataupun praktik-praktik lainnya yang berpotensi membuat wisatawan enggan datang lagi ke Sumbar,” ucapnya.
Menurut Luhur Budianda, terjadinya berbagai insiden kurang mengenakkan yang menimpa wisatawan saat berkunjung ke destinasi wisata. Berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat tentang begitu besarnya multiplier effect geliat sektor pariwisata bagi perekonomian masyarakat secara luas dan daerah pada umumnya.
Untuk merespon hal ini, sejak beberapa tahun terakhir Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar aktif menyelenggarakan kegiatan penyadaran, sosialisasi maupun peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata. Lewat langkah ini, masyarakat dan pelaku usaha yang ada di sekitaran destinasi wisata diharapkan memiliki kesepahaman terkait pentingnya menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung.
“Sebab aktivitas pariwisata ini punya multiplier effect yang sangat luar biasa. Hal ini yang selalu kami tekankan dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat, pengelola maupun pelaku usaha di destinasi wisata,” katanya.
Ia menekankan, untuk menyelesaikan segala persoalan yang masih menghantui sektor pariwisata Sumatra Barat sampai saat ini, sangat diperlukan kerja sama, kolaborasi dan sinergi antar seluruh unsur pentahelix wisata.
“Mulai dari kalangan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan juga media harus bahu membahu. Sebab pekerjaan rumah yang begitu besar ini sangat mustahil hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Semua pihak harus saling dukung mendukung dan menguatkan dalam memajukan sektor pariwisata Sumbar yang menjadi tulang punggung daerah,” pungkasnya. *)