PADANG, HARIANHALUAN.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kualitas pendidikan nasional tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Berbagai program prioritas pendidikan yang langsung berdampak pada masyarakat tetap dilanjutkan, termasuk bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta penyediaan tunjangan bagi guru non-ASN, baik negeri maupun swasta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu‘ti, menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga tetap disediakan secara penuh. Selain itu, kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang direncanakan untuk tahun 2025 juga akan tetap dilaksanakan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu kemarin.
Mendikdasmen mengungkapkan bahwa anggaran Kemendikdasmen telah disesuaikan dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Abdul Mu‘ti menegaskan bahwa anggaran hasil efisiensi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan penggunaannya.
“Kami tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” jelasnya.
Selain itu, Mendikdasmen memastikan bahwa efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Anggaran yang tersisa juga dialokasikan untuk program-program prioritas, seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk mencetak lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah untuk menjaga mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan dilaksanakan pada November 2025.
Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, meskipun pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi terhadap upaya Kemendikdasmen dalam mempertahankan anggaran pendidikan demi keberlangsungan program prioritas.
“Belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa terus berjalan, dan kontrak serta belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ujarnya dengan lega.
Melalui pemetaan risiko dan mitigasi yang telah disiapkan, Kemendikdasmen tetap optimistis kualitas pendidikan di Indonesia akan terjaga.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik,” tutup Mendikdasmen. (*)