JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyiapkan data guru calon penerima bantuan hunian subsidi yang disediakan oleh pemerintah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan program hunian subsidi yang akan dijalankan dengan dukungan tiga badan dan Kementerian.
“Kita akan siapkan data, dan bersama-sama kita akan pastikan pemanfaatan dari data yang disiapkan dapat menjadi lebih baik,” ujar Amalia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah akan membangun rumah untuk para guru. Rencananya, rumah untuk guru ini akan dilaksanakan oleh tiga badan dan kementerian pemerintah, yakni Kemendikdasmen, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera).
“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).
Ia menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyoroti bahwa rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.
“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Menteri Mu’ti, dilansir dari rilis Kemendikdasmen pada Sabtu, (8/3/2025), saat membahas rencana Pembangunan Rumah untuk Guru, di Jakarta.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. “BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” tukas Heru. (*)