PADANG, HARIANHALUAN.ID – Peristiwa tragis memalukan, polisi tembak polisi yang terjadi di halaman Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/21/2024) dinihari kemarin, mengungkap salah satu mata rantai rent seeking dibalik maraknya aksi tambang ilegal di Sumatera Barat.
Penelitian yang pernah dipublish sekelompok tim peneliti dari Universitas Andalas dan Universitas Taman Siswa dalam Journal Of Election and Leadership tahun 2023 menyatakan, aksi tambang ilegal yang terjadi di Sumatera Barat, hampir selalu melibatkan jaringan rent seeking yang begitu kompleks.
“Artinya, tambang ilegal selalu melibatkan banyak aktor. Mulai dari oknum aparat penegak hukum, birokrat, anggota dewan atau oknum pemerintahan lainnya yang bertindak sebagai pemilik modal,” ujar Dewi Angraini, Peneliti Politik Lingkungan Universitas Andalas ini kepada Haluan, Jumat (22/11/2024).
Dewi menjelaskan, untuk melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal, jelas dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Aktivitas ini, mustahil bisa dilakukan oleh masyarakat kecil biasa tanpa adanya bantuan orang-orang kuat pemilik modal yang membiayainya.
Apalagi kenyataannya, tambang ilegal kerap dilakukan di daerah-daerah aliran sungai yang berada jauh di pedalaman hutan. Kondisi ini, membuat para penambang ilegal membutuhkan dukungan logistik perbekalan dan BBM dengan jumlah besar.
“Jadi ada pemodal yang membiayainya. Pemodal ini, nantinya akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas tambang yang dilakukan masyarakat sebagai aktor terkecil dengan nilai presentase keuntungan tertentu,” ucapnya.
Salah satu aktor pemodal tambang ilegal skala besar yang paling vital, adalah pemilik alat-alat berat seperti eskavator dan sebagainya. Oknum aparat penegak hukum, oknum anggota DPRD hingga oknum pemerintahan, kerap kali terlibat dalam kepemilikan alat berat seperti ini
“Untuk oknum aparat penegak hukum, biasanya bertindak sebagai dekingan aktivitas tambang. Inilah yang disebut dengan rent seeking. Yaitu ada kepentingan ekonomi politik yang saling mempengaruhi dalam aktivitas tambang emas ilegal. Semua aktor belakang layar ini saling mendukung,” ucapnya.
Fenomena rent seeking aktivitas tambang ilegal, juga dapat dilihat secara nyata dari adanya fenomena penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan untuk bahan bakar alat berat. Hal ini, mustahil terjadi tanpa melibatkan aktor yang lebih besar daripada sekedar masyarakat kecil.
Mengingat begitu kompleksnya aktor yang terlibat dalam fenomena rent seeking tambang ilegal, cukup wajar jika seandainya terjadi persaingan bisnis antar sesama oknum. Kondisi ini bisa saja terjadi dalam kasus yang baru-baru ini terjadi di Solok Selatan.
“Ada lahan kawan yang terambil atau ada yang terusik. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kepentingan yang terganggu,” katanya.
Dewi tidak memungkiri bahwa ada juga sebagian kecil masyarakat pelaku tambang yang akhirnya berhasil membeli alat berat jika beruntung mendapatkan emas dalam jumlah yang banyak.
Namun sekalipun demikian, masyarakat ini tetap membutuhkan perlindungan dari ‘Orang Kuat’ untuk mengamankan jalannya operasi alat beratnya. Untuk memastikan pengamanan tetap berlanjut, mereka biasanya menyetorkan uang dalam jumlah tertentu secara rutin kepada oknum-oknum terkait.
“Ada setoran untuk mengamankan peralatan. Nominalnya beragam. Tapi biasanya mencapai puluhan juta. Tergantung model alat. Sekalipun hal itu sulit dibuktikan dalam bentuk kwitansi pembayaran dan sebagainya, tapi itu ada. Bahkan sudah menjadi rahasia umum,” ucapnya.
Praktek-praktek semacam ini, menjadi alasan kenapa praktek tambang ilegal begitu sulit diberantas. Sebab pada kenyataannya, selalu saja ada pihak-pihak ‘Orang Dalam’ yang berperan sebagai informan bagi penambang.
Mengingat begitu kompleks dan beragamnya oknum-oknum yang terlibat dalam praktek rent seeking tambang ilegal, Dewi meyakini satu-satunya cara untuk memberantas hal ini hanyalah dengan menindak para aktor utama.
“Jadi tidak hanya menertibkan masyarakat pekerja tambang saja. Masyarakat tidak akan berani bekerja jika tidak ada yang membeking, memodali dan sebagainya. Para top elite oknum ini harus benar-benar ditertibkan. Pertanyaannya, berani atau tidak?,” tuturnya. (*)