HARIANHALUAN.ID – Ahli Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand), Edita Elda menilai, maraknya kasus pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi (doxing) hingga intimidasi dan teror yang dilakukan oleh perusahaan Pinjaman Online (Pinjol), merupakan akibat masih lemahnya penerapan regulasi Undang-Undang (UU) perlindungan data pribadi.
Kenyataan itu, diperparah dengan begitu mudahnya persyaratan pencairan dana pinjaman yang notabene hanya mengharuskan pengguna untuk mengunggah KTP dan juga swafoto.
“Persoalannya, data pribadi yang tercantum di dalam KTP itu bisa jadi akan disalahgunakan untuk tujuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (12/5/2023).
Edita Elda menerangkan, pada banyak kasus, pengguna aplikasi pinjol, kerap menjadi korban pemerasan. Sebab, sistem bunga pinjol yang selalu meningkat ini, seringkali mengakibatkan hutang peminjam seolah tidak berujung.
Untuk menagih utang pengguna yang terus bertambah dan bertumpuk-tumpuk itu pun, kata Edita, perusahaan pinjol bahkan tidak akan ragu untuk melakukan teror, intimidasi, pencemaran nama baik hingga menyebarkan data pribadi pengguna.
“Konsep pinjol ini sebenarnya sama dengan rentenir atau lintah darat. Jumlah pinjaman berlipat ganda setiap hari dan tidak sesuai dengan nominal pinjaman awal. Bahkan kadang-kadang mereka berani mengerahkan debt collector,” katanya.
