HARIANHALUAN.ID – Usai memeriksa Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) kini memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pasbar terkait kasus dugaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) kebun kelapa sawit di Pasbar.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Asnawi, didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Hadiman, mengatakan, bahwa benar Sekda Pasbar diperiksa selama lima jam.
“Sekda mulai diperiksa sekitar pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Ada 35 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik,” katanya, Rabu (9/8).
Disebutkannya, hingga hari ini terdapat 17 orang saksi yang sudah diperiksa tim penyidik Kejati Sumbar. Tidak tertutup kemungkinan masih ada penambahan pemeriksaan dan pemanggilan saksi selanjutnya.
“Untuk perhitungan kerugian negara hingga kini belum keluar,” tandasnya.
Sementara itu, usai pemeriksaan, Sekda Pasbar tidak terlihat keluar menuju pintu depan kantor Kejati. Awak media yang sudah menunggu dari pintu depan kembali terkecoh karena Sekda Pasbar keluar melalui pintu belakang.
Sebelumnya, Kejati Sumbar, memeriksa Bupati Pasbar pada hari Senin (7/8).
Dalam berita sebelumnya disebutkan, kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, lalu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri setempat dengan pengumpulan bahan dan keterangan. Dalam proses yang berjalan akhirnya ditarik oleh Kejati Sumbar di Padang.
Kasus itu berkaitan dengan kegiatan sewa kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) di Myara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat (Pasbar) pada 2022.
Lahan kebun dengan luas sekitar 128 hektare itu tercatat merupakan aset daerah yang pengelolaannya dilelang kepada pihak rekanan.
Pihak Kejati Sumbar saat ini belum bisa menjelaskan materi kasus secara rinci demi kepentingan penyidikan, namun secara umum kasusnya berkaitan dengan kegiatan pelelangan sewa kebun pada 2022. (h/win)