Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kasus Dana Pokir

HALUANNEWS, PADANG — Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD tahun anggaran 2020 oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang pada Selasa (17/5/2022).

Informasi penetapan status tersangka tersebut tercantum dalam surat panggilan bernomor S.Pgl/266/V/2022/Reskrim Tanggal 9 Mei 2020 dan ditandatangani Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir.

Dalam surat itu, Wakil Ketua DPRD Ilham Maulana dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai tersangka oleh penyidik Tipdkor Satreskrim Polresta Padang pada Selasa (17/5/2022) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kabar penetapan status tersangka terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Padang itu, dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Ardiansyah Putra.

“Iya benar, yang bersangkutan telah kita lakukan pemanggilan. Statusnya sudah tersangka. Namun tadi yang bersangkutan mengajukan rescehedule ulang agenda pemeriksaan, karena sedang mengikuti kegiatan dinas dewan,” ujarnya kepada Harianhaluan.id saat dihubungi via seluler.

Lebih lanjut Kasat Reskrim mengatakan, dalam surat yang dilayangkannya, Ilham Maulana menyatakan dirinya siap untuk memenuhi panggilan penyidik pada tanggal 27 Mei usai dirinya mengikuti kegiatan dinas anggota dewan.

“Yang bersangkutan telah berjanji untuk datang tanggal 27 Mei 2022. Beliau bersedia hadir. Kalau pemanggilan tidak indahkan tentu akan dilakukan pemanggilan ulang. Sesuai dengan janjinya,” ucap mantan Kasatres Narkoba Polresta Padang itu.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana pokir yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ini, ditangani Polresta Padang setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pada bulan April 2021 lalu.

Laporan itu menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana pokir tahun anggaran 2020 yang disalurkan oleh Ilham Maulana  di wilayah hukum Polresta Padang, sehingga dilakukan penyelidikan.

Dana pokir yang dicairkan pada 2020 itu menjadi persoalan, karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp1,5 juta, namun beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan sebesar Rp500 ribu.

Karena itu, polisi kemudian memanggil beberapa pihak termasuk Ilham Maulana untuk memproses, serta mengklarifikasi laporan dugaan korupsi dana pokir itu. (*)