PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penyelesaian pendataan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Percepatan tersebut dilakukan agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal ini ditekankan oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat, yang di gelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis (16/5/2024).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB dan dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.
“Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya. Tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar didata,” ujarnya.
Suharyanto juga mengatakan, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunung Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana.
Khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
“Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan didata mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat,” terang Suharyanto. (*)