TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID– Anggota DPR RI, Rico Alviano, S.T., bersama anggota Komisi XII DPR RI, melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS) di Ruang Sidang DPR, Senin (10/2) kemarin.
Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa poin penting, antara lain: laporan realisasi fungsi pengawasan tahun 2020-2024, strategi pengawasan 2025, indikator pengalokasian solar dan BBM bersubsidi, peluang dan kendala struktural, serta program strategis pengelolaan migas di sektor hilir tahun 2025.
Rico Alviano, yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKB asal Sumatra Barat I, menyampaikan bahwa BPH MIGAS harus menyiapkan pengawas di setiap daerah.
“Masalah BBM ini tidak pernah ada ujungnya, tiap tahun selalu bermasalah. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh BPH MIGAS, seperti pemasangan CCTV dan penggunaan QR Code, namun masih banyak oknum yang melakukan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum efisien,” ungkap Sekretaris DPW PKB Sumbar ini.
Rico juga menambahkan, agar BBM subsidi dapat tepat sasaran, BPH MIGAS harus menyiapkan pengawas di setiap daerah, sehingga masyarakat yang berhak menerima subsidi dapat memperoleh haknya. “Semoga langkah ini dapat memperkecil kecurangan yang masih terjadi,” tambahnya.
BPH MIGAS, menurut Rico, perlu memperkuat peranannya dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“BPH MIGAS juga harus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, karena subsidi BBM diberikan pemerintah untuk menjaga agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kurang mampu,” tegasnya. (*)