HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Syamsul Bahri meminta program 100 ribu entrepreneur yang digagas Gubernur Mahyeldi tidak sekadar jadi janji manis saja.
“Salah satu program unggulan (progul) Gubernur Sumbar, yaitu menciptakan 100 ribu entrepreneur jangan sekedar “lips service” saja, hingga sekarang efektivitas progul itu belum terasa, dimana tingkat pengangguran masih tinggi,” katanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (10/6/2022).
Politis PDIP itu mengatakan, semua progul yang diusung gubernur harus memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah, apa yang digagas harus dijawab dengan kenyataan.
“Komisi II DPRD Sumbar juga berkomitmen untuk mengawal program strategis gubernur sesuai dengan RPJMD. Untuk pembangun SDM yang berkualitas, kita mendukung progul menciptakan 100 ribu entrepreneur, tapi konsepnya harus jelas dan efektif untuk menekan angka pengangguran,” katanya.
Ia melanjutkan, kalau hanya sekedar memberikan pelatihan saja tidak cukup, hanya akan menghabiskan anggaran.
Menurut Syamsul Bahri, pelaksanaan progul ini harusnya disertakan dengan memberikan kemudahan permodalan atau hal lainnya agar program itu benar-benar optimal.
“Kalau hanya memberikan pelatihan, rentan terjadi politisasi. Untuk itu, pelaksanaan progul harus benar-benar komprehensif,” katanya.
Untuk diketahui, dari data BPS penduduk usia kerja Sumbar Tahun 2021 sebanyak 4,76 juta jiwa. Meliputi angkatan kerja 2,7 juta dan 1,1 juta bukan angkatan kerja. Dari data itu, terdapat jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta dan yang menganggur 179.950 orang atau 6,52 persen.
Angka pengangguran terbuka Sumbar pada 2021, sebanyak 179.950 jiwa atau 6,52 persen. Angka itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Khusus di Kota Padang pengangguran mencapai 65,000.
Sekaitan pandemi Covid-19, pada 2021 terdapat 313.850 penduduk usia kerja yang terdampak. Jumlah ini turun dari 2020, yakni mencapai 531.560 jiwa.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Sumbar lainnya Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, sejumlah progul gubernur dan wakil gubernur seperti alokasi 10 persen APBD untuk sektor pertanian, mencetak milenial 100 ribu entrepreneur, terletak pada mitra kerja komisi II.
Dia mendorong progul tersebut bisa terakomodir oleh komposisi APBD setiap tahunnya. (*)