PADANG, HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menegaskan pentingnya percepatan dan optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Padang, Rabu (16/4), yang difokuskan pada pengembangan sektor energi baru dan terbarukan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Mulyadi mengungkapkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam sektor energi panas bumi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menilai, potensi tersebut merupakan salah satu kekuatan strategis yang dapat menjadi tumpuan dalam memenuhi kebutuhan energi daerah serta mendukung ketahanan energi nasional.
“Saat ini, PT Supreme Energy sudah berhasil memproduksi listrik sebesar 80 megawatt (MW) dari panas bumi. Ini langkah maju. Ke depannya, mereka merencanakan eksplorasi lanjutan dengan target tambahan kapasitas sebesar 80 MW,” kata Mulyadi.
Politikus Fraksi Partai Demokrat itu menilai pengembangan panas bumi sangat relevan dengan arah kebijakan nasional yang ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil, seperti batu bara. Sebagaimana diketahui, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan PLTU Ombilin masih menjadi tulang punggung pasokan listrik di Sumatera Barat.
“Panas bumi adalah sumber energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti batu bara. Ini solusi tepat bagi masa depan energi Indonesia, khususnya di Sumbar,” ujarnya.
Selain Supreme Energy, Mulyadi juga menyebut adanya sejumlah perusahaan lain yang tengah melaksanakan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Medco yang tengah melakukan eksplorasi di wilayah Pasaman, dengan potensi energi panas bumi yang diperkirakan mencapai 50 MW.
“Secara keseluruhan, potensi panas bumi di Sumbar mencapai lebih dari 1.000 MW. Jika seluruhnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka Sumbar bisa menjadi salah satu lumbung energi bersih nasional,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti tantangan dalam pengembangan sektor ini, terutama dari sisi pembiayaan eksplorasi yang cukup besar. Namun demikian, Mulyadi menegaskan bahwa investasi di sektor ini sangat penting untuk jangka panjang.
“Biaya eksplorasi memang tinggi, tapi manfaatnya jauh lebih besar. DPR akan terus mendorong pemerintah pusat dan pihak swasta agar mempercepat proses eksplorasi dan pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di berbagai titik potensial di Sumbar,” tegasnya.
Mulyadi juga menyinggung soal keterbatasan infrastruktur transmisi listrik antarwilayah di Sumatera. Menurutnya, meskipun produksi listrik dari panas bumi masih belum mencukupi kebutuhan secara keseluruhan, sistem interkoneksi jaringan listrik Sumatera sudah bisa dimanfaatkan.
“Saat ini, kapasitas jaringan interkoneksi kita masih terbatas, hanya sekitar 150 kilowatt jam (kWh). Namun jika kelebihan listrik dari panas bumi dapat dimanfaatkan, ini bisa menjadi pasokan tambahan untuk wilayah lain,” jelasnya.
Lebih jauh, Mulyadi menekankan bahwa pengembangan energi panas bumi tidak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga bisa membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ia menilai, Sumbar bisa memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Sumatera Barat memang tidak punya kekayaan sumber daya alam sebesar Riau atau Sumatera Selatan, tapi kita punya potensi geothermal yang luar biasa. Ini harus kita maksimalkan demi masa depan energi bersih dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” pungkasnya. (*)
