PADANG, HARIANHALUAN.ID- Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Sri Kumala Dewi, dengan tegas meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak mengabaikan keberadaan dan pentingnya pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Ia menilai alasan dinas yang menyebut beban pengelolaan SMA dan SMK terlalu berat tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Saya mengikuti langsung rapat bersama Dinas Pendidikan baru-baru ini. Mereka menyampaikan bahwa beratnya beban pengelolaan SMA dan SMK menjadi kendala untuk mengurus SLB. Saya tegaskan, itu bukan alasan yang manusiawi. Anak-anak disabilitas tidak boleh dikesampingkan,” tegas Sri Kumala Dewi, yang juga dikenal sebagai tokoh disabilitas Sumbar saat diwawancarai kemarin.
Ia menekankan, anak-anak disabilitas telah mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah, termasuk dalam hal kebijakan pendidikan.
Menurut Sri Kumala Dewi, guru-guru SLB membutuhkan kompetensi dan pelatihan yang berbeda karena peserta didik mereka memiliki kebutuhan khusus. Ia mendorong pembentukan bidang khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar yang secara spesifik menangani pendidikan SLB.
“Pendidikan anak-anak disabilitas menuntut pendekatan yang profesional dan empatik. Guru-gurunya harus memiliki keahlian khusus. Karena itu, kami mendukung adanya bidang tersendiri di Dinas Pendidikan agar SLB tidak lagi diperlakukan sebagai pelengkap dari SMA/SMK,” ujarnya.
Komisi V DPRD Sumbar, kata Sri Kumala Dewi, akan terus mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada anak-anak berkebutuhan khusus.
“SLB tidak boleh menjadi beban tambahan, melainkan harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan kita,” katanya.
Dia menambahkan sebagai anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP-PKB, Sri Kumala Dewi menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
“Saya telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak disabilitas. Saya bersama disabilitas sejak 2008, dan sampai hari ini saya akan terus berdiri bersama mereka. Komitmen ini bukan hanya karena amanah jabatan, tapi karena keyakinan bahwa mereka berhak atas pendidikan dan masa depan yang setara,” tegasnya. (*)
