HARIANHALUAN.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan kick off pendidikan pengawas partisipatif pada 2022, dengan mengambil tema Perempuan Berdaya Pengawasan di Kota Padang, Sabtu (5/11/2022).
Hal ini dilakukan agar pemilihan umum (pemilu) yang digelar 14 Februari 2024 berjalan dengan aman tanpa adanya pelanggaran.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty mengatakan, kick off ini menandai berjalannya pendidikan partisipatif pengawasan di 17 provinsi dan 100 kota dan kabupaten di Indonesia.
“Pemilihan Sumbar sebagai kick off, karena ranah Minang adalah bumi matrilineal yang sangat menghargai dan menghormati keberadaan perempuan,” ujarnya.
Lolly Suhenty mengatakan, gerakan partisipatif pengawasan ini sudah ada sejak 2018 dan pihaknya terus melakukan evaluasi bagaimana pengawasan pemilu ini dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
Saat ini, katanya, sudah ada 23.314 kader dan ini nantinya akan bergerak melakukan pengawasan pada Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan partisipatif ini fokus pada perempuan, karena berangkat dari pengalaman sebelumnya pelibatan perempuan masih minim, serta perspektif perempuan masih kurang didengarkan.
“Kita sama-sama tau sebelumnya keterlibatan perempuan masih belum didengarkan. Makanya, ini bukan soal gender tapi bagaimana pengawasan ini ramah dan tidak memandang isu gender,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Sekjen Bawaslu La Bayoni mengatakan, gagasan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan upaya Bawaslu dorong masyarakat turut mengawasi pemilu.
“Pendidikan partisipatif ini serentak dilakukan di 17 titik dan 16 provinsi. Dimana kick off dilakukan di Kota Padang dengan melibatkan 10 kabupaten kota,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni mengharapkan ada hasil yang didapatkan dari kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini. Apalagi Sumbar dipercayai untuk pertama atau kick off, sehingga menjadi bahagian terpenting.
“Ada 17 titik secara nasional dan pembukaan di Sumbar. Ini menjadi awal dalam proses pendidikan dan pembinaan, dan kami harap ini juga menjadi terpenting kesusksesan tegaknya keadilan di negeri ini,” katanya.
Alni mengatakan, sebagai tuan rumah pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin, karena telah menjadi kewajiban di Sumbar. Apalagi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dari segi keterwakilan perempuan dalam proses penegakan demokrasi khususnya di program-program pengawasan.
“Jajaran kita, Bawaslu Sumbar dan Bawaslu kabupaten kota termasuk yang baru terbentuk panwascam sangat memperhatikan perempuan. Bawaslu Sumbar saja dua orang anggota dari perempuan, sedangkan dari 62 anggota Bawaslu kabupaten kota 16 orangnya perempuan,” ujarnya.
Alni menambahkan, konsep berkaitan dengan pendidikan pengawasan partisipatif ini tentu melibatkan masyarakat banyak secara masif. Jika dilihat dari perkembangan bahwa program ini berkelanjutan dan di Sumbar selalu berpartisipatif.
“Kegiatan ini melibatkan 10 kabupaten kota dengan 100 orang, dan 70 persen pesertanya adalah perempuan. Makanya, akan kita dukung secara maksimal dan sukseskan untuk Pemilu 2024,” ucapnya. (*)