HARIANHALUAN.ID – Dua kabupaten di Sumatra Barat (Sumbar) yang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) masuk rawan tinggi. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar akan meningkatkan sosialisasi melalui program kampung pengawasan.
“Ada dua kabupaten yang kita temukan masuk rawan tinggi, yaitu Kabupaten Agam dan Pasaman Barat. Menyikapi hal ini, kita akan melakukan sosialisasi lebih awal kepada seluruh stakeholder yang ada di dua kabupaten tersebut,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, Senin (26/12/2022).
Khadafi mengatakan bahwa sosialisasi pertama dan utama sekali dilakukan ke peserta pemilu. Kemudian sosialisasi ke pemerintah setempat agar hal-hal yang berkaitan dengan potensi yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya bisa diantisipasi lebih awal.
“Inilah langkah yang akan kita lakukan untuk dua daerah tersebut. Tetapi, sebenarnya seluruh daerah mempunyai potensi yang sama jika tidak kita hati-hati, karena titik rawan selama proses tahapan ini bisa saja terjadi, seperti pemuktahiran data pemilih, kampanye atau pada hari pemungutan suara,” katanya.
Menurutnya, sosialisasi ini tentu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pucuk pimpinan hingga ke masyarakat secara utuh. Kemudian kepada partai politik yang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ranah rantingnya.
Selanjutnya, kepada pemilih keseluruhannya, seperti kelompok masyarakat, kepada kelompok pemuda, wanita, profesi seperti tani, kelompok ASN, kelompok pedagang. Pasalnya, semua itu memiliki potensi untuk melakukan hal sama.
Khadafi mengatakan, sosialisasi ini bisa dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat, atau diundang di suatu tempat diberikan pengetahuan. Salah satu antisipasi dilakukan sangat menyeluruh adalah membentuk kampung pengawasan.
“Kampung pengawasan ini di Tahun 2022 ada 10 tempat di Sumbar. Artinya, kampung pengawas ini membawa Bawaslu ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tumbuh rasa saling bisa mencegah di antara masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kampung pengawasan ini bisa nagari, kelurahan dan desa. Tahun 2023 tentu akan kita tingkatkan kampung-kampung pengawasan ini secara massif,” ujarnya.
Lebih jauh Khadafi mengatakan, dua kabupaten yang masuk rawan tinggi bukan diberikan teguran. Namun sebenarnya Bawaslu menyajikan data kepada publik ada potensi dan ini yang harus diantisipasi.
“Potensi ini datanya berasal dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, dan ini bukan teguran, tetapi ini potensi harus diungkapkan, sehingga namanya IKP,” katanya.
Menurutnya, hal ini diutamakan kepada peserta pemilu agar peserta pemilu tidak mengambil langkah-langkah seperti yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. “Jadi Bawaslu saat ini, begitu ada potensi akan kita ungkap ke publik yang harus diantisipasi,” katanya lagi.
Khadafi menambahkan, sosialisasi akan lebih intens dilakukan kepada dua kabupaten ini dibandingkan kabupaten kota lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan potensi tersebut bisa terjadi di kabupaten/kota lainnya, sehingga di Tahun 2023 di 19 kabupaten/kota di Sumbar akan dilakukan peningkatan sosialisasi. (*)