HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mengaku memiliki tantangan yang cukup berat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, upaya menciptakan pemilih yang cerdas menggunakan hak pilihnya.
“Bagaimana masyarakat mengetahui terkait tahapan pemilu, paling tidak masyarakat sebagai calon pemilih juga harus mengetahui bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya,” ujar Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, Selasa (3/1/2023).
Yanuk mengatakan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu Serentak. Tidak hanya pemilihan Presiden saja, tetapi masuk pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
“Masyarakat juga harus mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan, dan juga setelah mereka mengetahui kita berharap mereka juga berpartisipasi dalam setiap tahapan,” katanya.
Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berpartisipasi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan saja, tapi juga berpartisipasi di semua tahapan. Misal tahapan pemutakhiran data pemilih, pemilih harus memastikan terdaftar, karena jika tidak terdaftar tentu tidak bisa memilih.
Begitu juga dengan tahapan badan ad hock, pemilih juga bisa berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian diharapkan di tahapan lainnya masyarakat juga bisa berpartisipasi.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), ada dua daerah masuk di Sumbar kerawanan tinggi. Menurutnya, indikator tingkat kerawanan tinggi ini bisa dilihat dari berbagai sisi, apakah tinggi karena keamanan atau daerah dan lainnya.
Ia mengatakan, dalam hal ini harus memiliki strategi bagaimana bisa mengantisipasi apabila terjadi kerawanan tinggi. Jika terkait geografis masuk kategori rawan misalnya, mungkin akan berpengaruh terhadap logistik, bagaimana pihaknya mengantisipasi distribusi logistik bisa dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak terjadi keterlambatan.
Kemudian kalau rawannya di persoalan keamanan, pihaknya dapat mengantisipasi dengan menjalin hubungan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak keamanan.
Lebih jauh Yanuk mengatakan, tantangan pemilu di Sumbar memang bagaimana bisa mencerdaskan pemilih. Pasalnya, karena jika sudah menjadi pemilih yang cerdas, maka bisa menyampaikan ataupun menyalurkan aspirasinya dan bisa menggunakan hak suara.
Tidak hanya itu, katanya, setelah pemilu bagaimana supaya siapapun yang terpilih penetapan pemilu yang dilakukan KPU bisa diterima oleh siapapun dan tidak ada polarisasi yang tersisa.
“Ini bisa diwujudkan dengan cara menciptakan pemilih yang cerdas. Cerdas dalam menggunakan hak suara dan cerdas bagaimana bersikap setelah pemilu,” katanya.
Yanuk juga mengatakan, literasi politik di Sumbar sangatlah unik, karena dari pemilu ke pemilu memang sangat unik. Ia berharap memang sebagaimana keunikan dimiliki masyarakat Sumbar terus berlanjut dan badunsanak, yang dimiliki masyarakat selama pemilu ke pemilu bisa direalisasikan dan berharap akan terus dijaga.
Yanuk menambahkan, baru-baru ini pihaknya sudah menyelesaikan tahapan penyerahan syarat dukungan bacalon DPD RI, ada yang memang bacalon orang lama dan ada wajah baru khususnya anak muda.
“Penyelenggara mengalami peningkatan dibandingkan pada pemilu sebelumnya keikutsertaan bacalon bertambah. Kita berharap siapapun yang terpilih kita harap bisa bagaimana membangun Sumbar baik itu wajah lama ataupun wajah baru atau anak muda. Kita serahkan kepada pemilih, karena pemilih yang bisa menentukan yang dinyatakan layak dan patut dipilih,” ucapnya.
Yanuk menambahkan, Pemilu 2024 mendatang pihaknya optimis akan berlangsung demokratis dan bermartabat, khususnya di Sumbar. Menurutnya, KPU selaku penyelenggara berusaha dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana pelaksanaan pemilu sedemokratis mungkin dan tentunya hasilnya juga bermartabat. (*)