PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatra Barat mengukukuhkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPPI Kabupaten Padang Pariaman periode 2023-2028 di Aula Dinsos P3A Padang Pariaman, Kamis (28/12/2023).
Bupati Padang Pariaman yang diwakili Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis mengatakan, tujuan dibentuknya KPPI ini untuk kesetaraan gender serta memperkuat pengarustamaan gender dan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam ranah politik.
“Kaum perempuan sekarang ini dapat bekerja, berkarya dan berprestasi tanpa meninggalkan kodrat sebagai perempuan. Selain itu, juga memberikan kesempatan dan pengambilan keputusan di ranah politik dan pemerintahan,” ucap Rudy.
Kata Rudy, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sebanding, namun ketimpangan gender Indonesia di atas rata-rata global, tertinggal dengan tujuh negara asean.
Untuk itu, kata Rudy, Padang Pariaman sudah mengatur persoalan ini dalam Perda No. 6 Tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengarusutamaan gender.
“Ini adalah salah satu upaya Pemkab Padang Pariaman dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan salah satunya pada pemilu, baik untuk memilih ataupun untuk dipilih,” ujar Rudy.
Ia mengatakan, berdasarkan evakuasi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan dan Anak tahun 2023, Padang Pariaman mendapatkan penghargaan melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan Kategori Nindya.
“Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD masih zero, semoga tahun 2024 ada keterwakilan perempuan di kursi legislatif,” kata mantan Camat Enam Lingkung ini.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat mendukung atas terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).
“Pemkab Pariaman sudah ada setidaknya dua kepala dinas perempuan, sekarang ini tidak ada diskriminasi antara laki laki dan perempuan semuanya sama. Saya berharap KPPI ini dapat bersinergi dan juga sebagai mitra pemerintah dalam memajukan daerah,” tuturnya.
Pemkab juga memberikan apresiasi atas pelantikan ini, karena sebagai pembina harus memberikan semangat untuk kemajuan organisasi.
Sementara itu, Ketua KPPI Sumbar, Armiati Rustam saat pelantikan mengatakan, KPPI merupakan organisasi perempuan terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen.
“Sekarang ini keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kemunduran dan harus dibangkitkan kembali, salah satunya melalui organisasi KPPI ini,” kata kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Lebih jauh ia mengatakan, pelantikan ini dapat memberikan semangat untuk bertarung dalam pesta demokrasi dan dapat dipilih oleh masyarakat, yakni 30 persen.
“Semoga di tahun politik 2024 itu, harus terus ditingkatkan dan dapat mewakili,” ujar Armiati. (*)