PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pesta demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sudah semakin dekat. Seiring dengan proses itu, mengapung harapan dari kalangan terdidik dan terpelajar khususnya mahasiswa agar para calon wakil rakyat terpilih benar-benar bekerja memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat apabila terpilih pada pileg mendatang.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Nofalsyah menegaskan, seluruh wakil rakyat di segala tingkatan harus menjadi penyambung lidah bagi rakyat di ruang parlemen.
“Namun yang terjadi saat ini, keberadaan mereka di ruang parlemen, masih belum terlihat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan daerah pemilihannya,” ujarnya kepada Haluan Minggu (28/1/2024).
Sebagai anggota dewan yang dipilih masyarakat, serta mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara, tegas Nofal, para wakil rakyat harus memikirkan dan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi, serta keresahan masyarakat.
Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), serta berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Akan tetapi sayangnya, sampai sejauh ini tidaklah banyak wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
“Inilah realita yang kita saksikan hari ini. Hanya sedikit dari anggota dewan yang benar-benar mau turun langsung menemui, serta memperjuangkan hak masyarakat,” ucapnya.
Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, sambung Nofal, para caleg selalu menjadikan ajang kampanye sebagai momen mengumbar janji-janji manis yang seolah menunjukkan diri mereka berpihak, serta akan memperjuangkan masyarakat.
“Namun pertanyaan mendasarnya, sejauh mana mereka akan menjalankan visi misi saat kampanye setelah terpilih nanti,” katanya.
Nofal menjelaskan, masyarakat Sumatra Barat pada hari ini, sangat membutuhkan wakil rakyat yang cerdas dan aspiratif. Mereka harus mampu mencarikan solusi atas peliknya berbagai persoalan yang mendera dan menyandera masyarakat Ranah Minang,
Mulai dari menjawab tantangan bonus demografi atau ledakan penduduk, maraknya pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria yang sejauh ini telah meletus diberbagai tempat di Sumatra Barat.
Ia menegaskan, masyarakat Sumbar butuh wakil rakyat yang berani menyerukan penutupan PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih dari ruang parlemen.
Sebab, menurutnya, keberadaan dua PLTU tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan yang massif, serta mengancam kesehatan ribuan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Selain itu, masyarakat Sumbar juga membutuhkan legislator yang berani lantang menyuarakan penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis yang diketahui akan mengusir, serta merampas ruang hidup ribuan masyarakat di daerah itu.
“Hentikan mega proyek yang berpihak kepada para cukong dan tidak strategis bagi rakyat. Hentikan politik belah bambu yang memaksa niniak mamak mengkhianati kemenakan mereka dalam pengelolaan tanah ulayat,” ucapnya lagi.
Nofal juga mendorong para wakil rakyat yang akan terpilih nanti untuk segera menghentikan komersialisasi dan sertifikasi tanah ulayat, serta menghentikan perambahan hutan masyarakat adat Mentawai yang dilakukan para cukong.
“Kemudian lindungi Bukit Cambai, kembalikan pengelolan wisata pada rakyat. Berikan izin mendirikan rumah ibadah bagi non muslim. Tindak tegas tambang perusak lingkungan pelanggar HAM, serta dukung penuh korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan,” tuturnya mengakhiri. (*)