SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto melaksanakan apel patroli pengawasan masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di halaman Kantor Bawaslu setempat, Minggu (11/2/2024). Bertindak sebagai pembina apel Anggota Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.
Dalam sambutannya, Muhammad Khadafi menyampaikan, bahwa apel ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2024. Hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan masa tenang.
Dikatakannya, masa tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November 2023, dan telah berakhir pada 10 Februari 2024. Selanjutnya 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024 merupakan tahapan masa tenang.
“Apel patroli ini sebagai kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilu bekerja untuk melakukan pengawasan. Kita kobarkan semangat pengawasan, sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas, jujur dan adil,” ujar Khadafi di hadapan pengawas pemilu di empat kecamatan dan 37 Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sumbar itu berharap, dengan dilakukan patroli pihaknya bisa melakukan pencegahan pelanggaran di masa tenang ini. Kemudian, semoga suasana ini bisa dijaga sampai hari pemungutan suara dan selesai perhitungan, hingga selesainya semua tahapan Pemilu 2024.
“Kita berharap tidak ada pelanggaran di masa tenang. Apakah kita mampu atau tidak, bahwa di satu sisi kita punya keterbatasan. Makanya, semangat ini yang harus kita gelorakan secara bersamaan. Sawahlunto mungkin wilayah dan kecamatan tidak banyak bukan berarti permasalahan tidak banyak,” ucapnya.
Sebelumnya, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Bawaslu Sawahlunto, Junaidi Hartoni menyampaikan, bahwa patroli ini untuk mencegah dan memastikan tidak ada praktik politik uang yang terjadi menjelang Pemilu 2024.
“Seluruh jajaran Bawaslu bersama-sama panwascam dan PKD melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat. Kemudian, akan menurunkan APK yang masih terpasang di masa tenang ini,” ucapnya. (*)