PADANG, HARIANHALUAN.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) membantah tegas tudingan bahwa penurunan elektabilitas calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar.
Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh menegaskan, bahwa penurunan elektabilitas Mahyeldi merupakan upaya framing dari pihak tertentu untuk menjegal kandidat kuat tersebut.
“Ini seolah upaya-upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi,” kata Rahmat di Padang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menjelaskan, tidak ada satupun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi tersebut.
“Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada faktanya, yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum dan kami menghormati,” katanya.
Rahmat juga mempertanyakan metodologi survei yang mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan isu korupsi, terlebih lagi menjelang pendaftaran calon kepala daerah.
“Ini jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan (internal). Saat ini kita menghargai semua hasil survei, namun patokan kita tetap survei internal kita,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat mengimbau kepada seluruh pihak agar melakukan politik yang cerdas dan profesional.
“Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas, politik yang profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan isu-isu yang tidak benar,” ucapnya. (*)