HALUANNEWS, PADANG – Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta pemerintah provinsi (pemprov) melalui OPD terkait, bekerja lebih efektif menindaklanjuti program rencana pembangunan daerah, khususnya pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Sumbar dan jangan lamban.
Supardi mengatakan, gubernur harus mengawasi ULP, jangan adalagi hal-hal yang tidak sesuai dalam proses tender. Sebab, kinerja ULP akan memengaruhi sektor pembangunan.
Dari informasi yang diterimanya, OPD teknis seperti PUPR sudah sangat siap dengan eksekusi pengerjaan infrastruktur, lantaran proses tender ULP telat, maka berdampak pada pelaksanaan.
Dia mengatakan, kualitas pengerjaan pemprov juga di bawah rata-rata, banyak para kontraktor yang kehabisan uang dipertengahan saat proyek masih berjalan, salah satu hal yang menyebabkan hal itu terjadi adalah pemenang tender diambil pada tawaran terendah.
“ULP juga harus mempertimbangkan hal itu, kualitas pengerjaan harus terjamin,” katanya kepada Harianhaluan.id.
Dia juga mengimbau terhadap OPD terkait, agar bekerja keras untuk melakukan pengawasan kualitas pengerjaan, sehingga memang sesuai dengan kontrak. Jika tidak sesuai, berikan sanksi.
Ia menambahkan, keterlambatan ULP juga akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Jika serapan anggaran rendah ini akan memicu Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga rendah disebabkan dipangkas.
Hal ini lantaran pemerintah pusat sudah menjatuhkan ultimatum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menggenjot serapan anggaran. Bila tak tercapai, maka pemangkasan DAU adalah ganjaran yang harus diterima.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar, Doni Rahmat Samulo menyebutkan, tantangan pengadaan barang dan jasa di Sumbar pada 2022 adalah mengurangi kemungkinan pemenang tender hanya berdasarkan angka penawaran terendah.
Hal itu untuk memastikan bahwa proyek pemerintah memang dikerjakan oleh penyedia yang profesional. (*)