BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Kandidat Wali Kota Bukittinggi, Nofil Anoverta akhirnya buka suara soal dugaan skandal pencatutan KTP warga demi kepentingan pencalonan dirinya lewat jalur perseorangan independen non partai.
Menurut Nofil Anoverta, KTP persyaratan dukungan bagi dirinya yang disebut-sebut bodong atau siluman, merupakan KTP yang dikumpulkan oleh para relawan dan simpatisan pemenangan dirinya.
“Saya maju dari jalur perseorangan. Karena saya maju, maka saya didukung warga yang mengumpulkan KTP kepada relawan. Jadi ada relawan yang bekerja untuk menyokong,” ujarnya dikonformasi Haluan, Senin (19/8/2024) sore kemarin.
Nofil menjelaskan, pada Verivikasi Faktual (Verfak) persyaratan pertama, dirinya bahkan telah berhasil mengumpulkan sekitar 14 ribu lebih KTP dukungan.
“Kemudian barangkali dalam pengumpulan ini ada yang terlewat seleksi dan segala macamnya. Namanya orang bekerja tentu ada human error,” katanya.
Nofil mengaku, dirinya tidak punya niat tidak baik untuk mencari dukungan. Keputusan KPU meloloskan dirinya pada verfak dukungan kedua, adalah bukti bahwa dirinya didukung warga untuk maju sebagai calon wali kota lewat jalur independen.
Ia juga menegaskan, dirinya siap menerima konsekuensi dan mempertanggungjawabkan KTP dukungan yang telah berhasil dikumpulkan oleh tim dan relawan pemenangannya.
“Kita ini negara hukum. Tidak bisa asal tuduh dan manipulasi. Pada proses pengumpulan banyak sekali relawan yang terlibat mengumpulkan dukungan,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, berdasarkan hasil akhir verifikasi faktual kedua, pasangan Nofil Anoverta-Frisdoreja dinyatakan berhasil mengumpulkan 9,732 dukungan.
Jumlah ini diketahui telah melampaui ambang batas persyaratan yang ditetapkan KPU sebanyak 9,507 atau 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bukittinggi.
Namun begitu, lolosnya pasangan Nofil Anoverta-Frisdoreja sebagai satu-satunya kandidat perseorangan non partai pada Kontestasi Pilwako Bukittinggi 2024 mencuatkan dugaan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi warga untuk kepentingan politis.
Sejumlah warga Kota Bukittinggi mengaku secara pribadi tidak pernah memberikan dukungan atau bahkan menyerahkan KTP kepada timses pasangan ini.
Namun anehnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka tiba-tiba saja terdaftar sebagai pendukung Nofil Anoverta -Frisdoreja saat dicek di website resmi https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
Warga Bukittinggi yang merasa menjadi korban KTP siluman Nofil Anoverta-Frisdoreja, ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya di postingan akun instagram @Bukittinggiku yang diunggah Senin (19/8/2024).
“Luar biasa. Tapi pertanyaan dari ma da Nofil maambiak KTP dan dukungan ambo?. Tolong dijawab. Disitu ado data KTP dan tandatangan basah dari anggota keluarga terkait. Yang berhubungan dengan da Nofil atau tim tolong dijawab,” komentar akun @mfadhlisuarlis
Akun lainnya menimpali “ OO ko yang mainput KTP wak tanpa sepengetahuan wak. Alun jadi alah curang. Apolai sampai jadi. Yo Caia Bukittinggi,” tulis akun @khairul_Azis3002.
Begitupun dengan akun @yaya,umnudalusy. Pemilik akun ini mengaku dirinya dan suami menjad korban KTP siluman Nofil Anoverta-Frisoreja. Ia pun menuntut Paslon ini bertanggung jawab dunia akhirat.
“NIK saya dan suami dicatut sebagi pendukungnya. Wallahi, kenal pun enggak, apalagi didatengin. Siap-siap bertanggung jawab dunia akhirat,” tulisnya pada kolom komentar postingan yang sejauh ini telah disukai sebanyak 656 kali, dikomentari 168 kali serta dibagikan sebanyak 58 kali ini.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Bukittinggi, Satria Putra menyebut, masa tanggapan masyarakat yang bisa digunakan untuk menyanggah dukungan yang telah terlanjur diberikan terhadap bapaslon perseorangan independen di Kota Bukittinggi sudah selesai.
“Kalau di KPU ada masa tanggapan masyarakat dan masa tanggapan masyarakat sudah selesai sejak tanggal 26 Juli kemarin,” ujarnya saat dikonfirmasi Haluan perihal mencuatnya dugaan pengambilan data pribadi secara tidak sah demi kepentingan maju pilkada jalur independen, Jumat (16/8/2024) malam.
Satria Putra menjelaskan, sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajiban KPU Kota Bukittinggi, pihaknya hanya berkewajiban untuk menerima penyerahan syarat dukungan yang diberikan bapaslon perseorangan jalur independen.
Soal darimana, serta bagaimana cara bapaslon mengumpulkan syarat dukungan, KPU mengaku tidak tahu menahu. Hal itu sepenuhnya menjadi bagian kerja yang dilakukan bapaslon perseorangan.
“Bagaimana mereka mendapatkan surat dukungan kami tidak tahu. Yang jelas kami di KPU cuma menerima syarat dukungan yang mereka berikan. Kemudian melakukan Verivikasi Administrasi (Vermin) dan Verivikasi Faktual (Verfak) ke lapangan,” pungkas Satria. (*)