PADANG, HARIANHALUAN.ID– Aktivis Pro demokrasi Sumatra Barat, Samaratul Fuad menyebut tindakan DPR yang mencoba menganulir dan merevisi putusan MK nomor 60 tentang ambas batas persyaratan Pilkada serentak 2024 adalah pembangkangan konstitusi.
Majelis Anggota Nasional Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Nasional ini menilai, ikhtiar DPR menganulir putusan MK pada sidang paripurna secara kilat adalah bukti nyata wakil rakyat di Senayan telah berkhianat dan menjadi kaki tangan kelompok oligarkis.
“Sehingga, dewan tidak lagi menjalankan fungsi sebagai pelaksana aspirasi rakyat atau kedaulatan rakyat. Ini tak ubahnya seperti pembegalan demokrasi,” ujar Samaratul Fuad kepada Haluan Rabu (21/8).
Menurut tokoh KAHMI Sumbar ini, putusan MK 60 tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada, sebenarnya adalah kabar baik bagi demokrasi. Revisi aturan ambang batas (Treshold) imemungkinkan parpol-parpol kecil non parlemen mengusung calon kepala daerah.
Adanya putusan MK nomor 60, rakyat dimungkinkan untuk lebih bebas memilih calon pemimpin. Potensi kemunculan kotak kosong dapat diminimalisir. Dalam memilih pemimpin daerah pun, rakyat tidak lagi disodorkan kucing dalam karung.
“Jadi kalau seandainya ada ikhtiar untuk menganulir putusan MK itu, itu dengan sendirinya DPR telah menentang konstitusi tertinggi Undang-undang Dasar,” jelas dia Diketahui hari ini, Kamis (22/8/2024) manuver DPR Revisi UU Pilkada sebagai respon keluarnya putusan MK nomor 60, menuai gelombang protes di seluruh Indonesia.
Mahasiswa, akademis, buruh hingga koalisi masyarakat sipil melancarkan aksi unjuk rasa serentak. Mereka menilai para wakil rakyat lagi-lagi telah berkhianat serta lebih rela menjadi penjilat dan pelayan cukong-cukong mafia Politik penguasa yang kian menunjukkan watak otoriter.
Di Sumatra Barat, aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung di gedung DPRD Sumbar sekitar pukul 10.00 WIB hari ini. Aksi protes menentang pembegalan demokrasi oleh para wakil rakyat itu ,diikuti ratusan orang massa aksi yang berasal dari kalangan mahasiswa serta masyarakat sipil. (*)