Kebiasaan yang lazim terjadi pada musim pemilu seperti itu telah mengindikasikan bahwa perempuan belum dinilai sesuai dengan kapasitas diri yang dimilikinya. Akibatnya, dalam balantika politik Sumbar dan Indonesia saat ini, tokoh-tokoh perempuan Minang masih terbilang minim atau hampir bisa dikatakan tidak ada yang terlalu menonjol.
Selain disebabkan oleh keputusan atau pilihan pribadi perempuan sendiri, minimnya ketokohan perempuan Minang saat ini juga turut disebabkan oleh tidak berjalan dengan baiknya sistem kaderisasi di tubuh parpol.
“Makanya sekarang ada perempuan yang hanya diberikan uang, disuruh mendaftar jadi caleg. Dibuatkan baliho spanduknya, lalu otomatis jadi caleg. Padahal kapasitas diri mereka sendiri masih belum mumpuni,” katanya.
Padahal, semestinya setiap kader perempuan yang diusung oleh partai harus berdasarkan kapasitas, kemampuan, serta potensi diri yang dimiliki masing-masing. “Meskipun demikian, seharusnya mereka yang duduk di parlemen itu adalah mereka yang bisa membawa aspirasi semua golongan, baik perempuan ataupun laki-laki. Apalagi tidak ada jaminan bahwa caleg perempuan akan otomatis memperjuangkan aspirasi perempuan,” katanya. (*)
