PADANG, HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 sebesar Rp88,7 miliar.
Komisioner KPU Padang Arset Kusnadi mengatakan, keputusan ini menjadi pedoman bagi semua pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Padang untuk mematuhi batas maksimal penggunaan dana kampanye. Hal ini sebagai implementasi ketentuan pasal 74 ayat (9) UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam pelaporan dana kampanye.
“Kita (KPU) menetapkan batasan dana kampanye 88,7 miliar untuk masing-masing pasangan calon. Tepatnya tidak boleh melebihi Rp88.743.680.020,” ujarnya, Selasa (8/10).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Padang itu mengatakan, bahwa pembatasan dana kampanye bukan untuk membatasi aktifitas kampanye paslon, juga bukan untuk mengebiri ruang gerak peserta pemilihan selama masa kampanye.
Namun, kata Arset, semata-mata menjalankan perintah undang-undang yang diatribusikan kepada KPU pada tahapan kampanye Pilkada yang kaitannya dengan pelaporan dana kampanye pasangan calon.
Arset Kusnadi juga mengatakan, apabila pasangan calon melanggar ketentuan dengan menggunakan dana kampanye melebihi batas tersebut, mereka wajib mengembalikan kelebihan tersebut ke kas negara. Kelebihan dana kampanye yang tidak dikembalikan, pasangan calon yang raih suara terbanyak bisa tidak diusulkan sebagai pemenang.
Dikatakannya, dalam menyusun batasan pengeluaran dana kampanye, setelah berkoordinasi dengan pihak Paslon, Bawaslu Padang dan berbagai pihak lainnya. Dalam menetapan besaran batasan dengan memperhatikan metode kampanye, jumlah atau volume kegiatan kampanye yang dilaksanakan, dan perkiraan jumlah peserta kampanye.
Lebih jauh Arset Kusnadi mengatakan, dalam menetapkan batasan pengeluaran tersebut, pihaknya juga memperhatikan standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan pihak paslon selama kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik yang dibutuhkan selama kampanye dan manajemen kampanye berupa operasional posko-posko kampanye dan pembiayaan konsultan-konsultan yang dibutuhkan selama paslon berkampanye.
“Jadi perhitungan besaran pembatasan dana kampanye itu diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan kampanye yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak pasangan calon,” ucapnya. (*)
