PADANG, HALUAN—Sumatera Barat (Sumbar) tampaknya masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Pasalnya, tidak sedikit proyek infrastruktur strategis di Sumbar yang berakhir mangkrak lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak mempunyai anggaran untuk melanjutkan pembangunannya.
Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Sumbar yang baru saja dilantik. DPRD Sumbar bertekad “manjuluak” anggaran ke pemerintah pusat guna melanjutkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Sumbar yang mangkrak beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal penyelesaian pembangunan proyek provinsi dan proyek strategis nasional yang ada di daerah agar bisa mendatangkan manfaat sesuai perencanaan dibuat dan bisa menghidupkan perekonomian masyarakat.
Proyek-proyek itu antara lain, kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan dan kelanjutan pembangunan Stadion Utama Sumbar di Sikabu, Padang Pariaman, yang mana keduanya didanai oleh APBD. Kemudian ada pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan Flyover Sitinjau Lauik yang merupakan proyek strategis nasional yang didanai APBN.
“Dengan semangat kebersamaan yang ada DPRD kami akan kawal proyek-proyek yang ada tersebut agar pembangunannya bisa berlanjut dan berjalan dengan baik,”ujar Verry Mulyadi yang juga merupakan kader Partai Gerindra tersebut saat diwawancarai Haluan di Padang, Kamis (24/10).
Verry mengatakan, untuk proyek pemerintah provinsi yang belum bisa tuntas dikarenakan keterbatasan anggaran, seperti Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan, pihaknya akan menyuarakan ini hingga ke pemerintah pusat. Bagaimana agar nantinya ada dukungan dari pusat dan anggaran bisa ditambah untuk penyelesaian pembangunan.
Sebab, untuk membangun proyek-proyek tersebut pemerintah telah mengalokasikan biaya yang besar, sehingga penting untuk memastikan kelanjutannya agar anggaran yang digelontorkan negara tidak terbuang sia-sia.
Dewan dari daerah pemilihan Kota Padang ini menuturkan, Gedung Kebudayaan sendiri memiliki fungsi penting dalam mengemban misi kebudayaan daerah. Kelanjutan pembangunannya tentu harus dilakukan. Ditambah lagi Menteri Kebudayaan saat ini, Fadli Zon merupakan putra Minang. Sehingga semangat untuk menyelesaikan pembangunan Gedung Kebudayaan harus dipacu.
“Begitupun untuk Stadion Utama Sumbar. Jika selesai dan dimanfaatkan, akan banyak bibit sepak bola yang bisa lahir dan mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang mereka punya. Kita bisa lihat sekarang, tidak banyak anak Sumbar yang ada di Tim Nasional (Timnas) Indonesia di semua level, karena fasilitas kita tidak menunjang,” katanya.
Lebih lanjut, Verry mengajak seluruh unsur bersinergi menyukseskan program-program yang diusung oleh pemerintah. Termasuk dalam pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang akan dieksekusi pengerjaan dalam beberapa waktu ke depan.
Dikatakannya, untuk pembangunan flyover akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Jarak tempuh Solok-Kota Padang yang normalnya ditempuh dalam waktu satu jam, bahkan jika macet bisa sampai 4 jam, dengan adanya flyover akan bisa ditempuh dalam waktu 35 menit. Begitupun pembangunan tol, apabila Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 254 kilometer itu rampung maka akan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“Untuk Flyover Sitinjau Lauik, peletakan batu pertama akan kami minta dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Bapak Prabowo Subianto. Ini hasil pembicaraan saya dengan Bapak Andre Rosiade,” tukasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M Nur mengatakan, Gubernur Sumbar yang baru harus memastikan anggaran tersedia untuk kelanjutan pembangunan Stadion Utama, Gedung Kebudayaan dan juga mendukung penyelesaian Tol Padang-Pekanbaru.
Dalam hal ini, kelanjutan pembangunan Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan Sumbar masuk dalam rekomendasi BPK yang belum terealisasi. “Rekomendasi BPK mencakup dua proyek strategis daerah ini yang harus diselesaikan. Proyek ini sudah menghabiskan banyak anggaran daerah, dan jangan sampai terbengkalai,” katanya.
Terpisah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar menyambut baik niat Komisi IV DPRD yang akan ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan penuntasan sejumlah proyek infrastruktur strategis daerah yang sampai saat ini masih terbengkalai karena keterbatasan anggaran
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma menyebut, di tengah kondisi keuangan daerah saat ini, Pemprov Sumbar memang sangat membutuhkan dukungan politik untuk mengakselerasi penuntasan beberapa proyek strategis daerah yang sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan.
“Kami tentu menyambut baik niat dari para anggota dewan. Sebab bagaimanapun, kalau menyangkut dana APBN di tingkat pusat ini, kita memang sangat membutuhkan dukungan politik,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (24/10).
Menurut Era Sukma, saat ini ada dua proyek infrastruktur strategis daerah yang masih belum bisa dituntaskan lantaran keterbatasan keuangan daerah. Secara fungsional, Stadion Utama Sumbar memang telah bisa digunakan untuk menggelar pertandingan Liga 1 seperti yang baru-baru ini telah diselenggarakan.
Stadion yang terletak di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman itu bahkan telah dilengkapi dengan rumput lapangan berkualitas dunia dan berstandar FIFA. Namun begitu, tahun ini masih belum ada alokasi tambahan untuk proses penuntasan pembangunan stadion tersebut beserta infrastruktur penunjangnya.
“Tahun ini memang masih belum ada penambahan alokasi anggaran. Untuk menyelesaikannya, dana yang kami butuhkan sifatnya masih relatif. Kalau mau rampung semuanya, kami butuh dana sekitar Rp700 miliar hingga Rp1,1 triliun,” ujarnya.
Ia menerangkan, jika Stadion Utama Sumbar ingin dibangun dengan kualitas mendekati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), dana yang dibutuhkan berkemungkinan mencapai angka Rp700 miliar lebih. Jumlah ini belum termasuk dengan biaya perawatan rutin yang juga harus dialokasikan.
Di tengah keterbatasan anggaran ini, Pemprov Sumbar sampai saat ini masih terus mencoba beberapa langkah alternatif. Termasuk mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD yang mungkin bisa digunakan untuk merampungkan progress pembangunan stadion tersebut.
“Jadi, memang saat ini kami sedang bikin beberapa alternatif. Secara fungsional sudah bisa digunakan untuk menggelar pertandingan. Meskipun dengan beberapa penyesuaian seperti tribun timur, selatan, dan utara yang dibiarkan terbuka saja,” katanya.
Namun demikian, pembangunan tribun barat Stadion Utama telah selesai dilakukan. Termasuk pembangunan ruang meeting, ruang ganti pemain, dan lain sebagainya. “Komponen yang paling mahal itu pembangunan atap stadion tertutup. Untuk atap itu saja anggarannya butuh sekitar Rp130 miliar lagi. Karena dia pakai space frame,” kata Era Sukma.
Anggaran pembangunan yang cukup besar lainnya meliputi pengadaan kursi single seat penonton. Sejauh ini di stadion berkapasitas sekitar 56 ribu penonton itu sudah terpasang sekitar 12 ribu kursi single seat.“Berarti perlu sekitar 30 ribu single seat lagi. Kalau harga satuan single seat Rp600 ribu saja, kami butuh uang sekian miliar. Belum lagi keperluan lain seperti lampu penerangan,” ucapnya.
Era Sukma menambahkan, untuk memasang semua lampu penerangan stadion saja, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp17 miliar. Itu pun baru hitungan kasar, dan belum termasuk pembangunan lapangan latihan serta infrastruktur penunjang lainnya. “Kalau ingin kualitas internasional, kami butuh anggaran sekitar Rp1,1 triliun lagi. Namun yang jelas, dengan progres sekarang, stadion itu sudah layak secara fungsional. Buktinya telah lolos verifikasi Liga 1 untuk menggelar pertandingan di sore hari,” katanya.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini, lampu penerangan yang telah terpasang di Stadion Utama baru mencapai setengah atau 50 persen dari jumlah standar yang disyaratkan penyelenggara Liga 1, yakninya 1.200-1.400 Lux. “Artinya, untuk penerangan tidak ada masalah jika dipakai main sore. Tapi kalau untuk main malam, memang belum bisa. Karena dari standar persentase penerangan yang diminta Liga 1 itu baru sekitar 50 persen dan kami baru memasang sebagian lampu penerangannya,” kata Era Sukma.
Era Sukma menyebutkan, Pemprov Sumbar bahkan juga masih terus mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD untuk merampungkan progres pembangunan Stadion Utama. “Kami sedang mengupayakan sumber pendanaan dari sukuk syariah. Bukan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tapi itu berasal dari pinjaman luar negeri yang dihitung dari kemampuan fiskal daerah. Itu yang memverifikasi langsung Bank Dunia. Kami mengajukan pinjaman sekitar Rp281 miliar. Proposalnya sudah kami ajukan, sekarang masih berproses,” ujarnya.
Sementara untuk penuntasan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar, Era Sukma mengakui bahwa untuk tahun ini tidak ada alokasi anggaran yang tersedia untuk penuntasan pusat kebudayaan itu. “Anggaran yang kami butuhkan untuk menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar itu sekitar Rp300 miliar lagi,” katanya.
Dengan situasi keterbatasan anggaran keuangan daerah saat ini, kata Era Sukma, pemerintah daerah memang sangat mengharapkan kucuran dana APBN dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengapresiasi niat baik dari para anggota DPRD yang berniat ikut serta dalam memperjuangkan dana APBN pusat bagi Sumbar untuk penuntasan proyek-proyek strategis daerah.
“Karena untuk mendapatkan dana APBN itu kita memang butuh dukungan politik. Secara teknisnya nanti apa yang dibutuhkan akan kami siapkan dari pemerintah daerah. Tapi tetap saja kita butuh dukungan politik. Sebab di atas sana yang bicara itu memang politik. Mau tidak mau itu harus dilakukan,” katanya. (*)