BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Fraksi PPP dan PAN DPRD Kota Bukittinggi menyoroti postur rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2025 yang masih terdapat defisit sebesar Rp173.669.609.525.
Berdasarkan hantaran Ranperda tentang APBD 2025 oleh Pjs Wali Kota Bukittinggi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (28/10/2024), postur rancangan APBD 2025 adalah pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp587.012.882.506. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp765.274.888.871.
Untuk pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp4.592.396.840, yang merupakan estimasi Silpa tahun 2024. Dari postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut masih terdapat defisit sebesar Rp173.669.609.525.
“Memperhatikan hantaran ranperda tersebut, menggambarkan bahwa kondisi keuangan daerah pada APBD 2025 tidak baik-baik saja,” ujar anggota Fraksi PPP-PAN DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria usai rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2025, Selasa (29/10/2024).
Dikatakannya, pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp587 miliar itu belum termasuk DAK dan DAU yang ditentukan pengunaannya. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp765 miliar lebih.
Jika kita berpedoman dari angka Rp587 miliar perkiraan pendapatan APBD 2025, sementara belanja wajib saja untuk belanja pegawai sekitar Rp340 miliar. Belanja wajib bidang pendidikan sebesar 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen, apalagi Bukittinggi sudah mengikuti program Universal Health Coverage (UHC) ditambah operasional rutin 30 SKPD.
“Kami rasa dengan urusan wajib itu saja, maka sisa anggaran kita yang akan dibahas tidak lebih dari Rp40 miliar. Jika kita tambahkan dengan aspirasi masyarakat saat musrembang, pokok-pokok pikiran DPRD, program prioritas kepala daerah, belum lagi Bukittinggi akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan tuan rumah kegiatan pemerintah daerah se-Sumatera, tentu angka Rp40 miliar sangat tidak mencukupi,” kata Dedi Fatria.
Diakuinya, kondisi pendapatan dana transfer pusat secara umum memang menurun sejak Covid 19, ditambah lagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat jauh dari harapan. Hal ini tentu memperparah kondisi keuangan Kota Bukittinggi.
“Kami mengistilahkan kita harus restart ulang APBD di 2025 dan kita kembalikan ke relnya. Kondisi saat ini kita besar pasak dari pada tiang dalam dua tahun belakangan. Kita menempatkan anggaran di luar kewenangan kita,” ucapnya.
Apakah itu boleh, ulasnya, tentu saja boleh, tapi selesaikan dulu urusan yang merupakan kewenangan Pemko Bukittinggi. Atau boleh juga dengan catatan maksimalkan pendapatan biar balance. Ibarat kecek urang tuo-tuo, sesuaikan penampilan dengan isi saku.
Di sisi lain, Dedi Fatria melihat, dengan kondisi keuangan Kota Bukittinggi yang tidak baik-baik saja, Fraksi PPP-PAN meminta calon wali kota dan wakil wali kota yang ikut kontestasi di Pilkada 2024 untuk baagak-agak dalam berkampanye.
Kenapa kami titip pesan kepada calon wali kota dan wakil wali Kota agar baagak-agak dalam berkampanye, karena pemerintahan di 2025 kami yakini belum bisa merealisasikan janji-janji kampanye, apalagi yang berbasiskan anggaran daerah.
“Begitu juga di perubahan APBD 2025 yang peluangnya kecil sekali. Kemungkinan bisa dilakukan pada 2026, itupun jika pemerintah daerah bisa memaksimalkan atau menaikan PAD pada 2025,” ucap Dedi Fatria, yang juga selaku Wakil Ketua Fraksi PPP dan PAN DPRD Bukittinggi.
Menurutnya, jika kondisi keuangan daerah masih sama dengan kondisi saat ini, bisa jadi APBD 2026 hanya untuk belanja pegawai dan operasional rutin SKPD. Apakah ada tambahan dana dari pusat, Wallahu A’lam Bishawab.
“Ibarat papatah urang awak, kalau basah di ateh tantu lambok ka bawah. Jika DAU saja sudah ditentukan penggunaannya, itu saja sudah pertanda tidak baik kondisi APBN,” ujarnya.
Harapan kami di tahun 2025, ulas Dedi Fatria, siapa saja yang terpilih menjadi kepala daerah tugas utamanya adalah merestrukturisasi APBD agar berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana cara meningkatkan PAD.
Menurutnya, hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat Bukittinggi bisa mengundang atau menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi sebanyak mungkin, apakah itu wisatawan dari daerah tetangga.
Kuncinya adalah bagaimana kita semua bisa membuat nyaman wisatawan masuk ke Bukittinggi, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di samping itu, mungkin di 2025 kita harus bersih-bersih kota.
“Hal ini penting agar orang suka belanja ke Pasar Atas, apasar Bawah dan Pasar Aur Kuning. Kemudian bagaimana pertokoan di Pasar Atas banyak terisi. Intinya adalah penataan kota agar kunjungan meningkat,” tutur Dedi Fatria. (*)