AGAM, HARIANHALUAN.ID – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Sumbar bahu membahu mendukung penuh Program Perhutanan Sosial (PS) dari hulu ke hilir di Sumatera Barat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi, saat membuka acara Dialog Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Perhutanan Sosial bersama masyarakat Nagari Pagadih di Halaman Kantor Wali Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sabtu (21/10) kemarin.
“Pemberdayaan masyarakat kawasan hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada 1 OPD saja, Namun harus kepada banyak OPD, Tujuannya agar tuntas dari hulu hingga hilir,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Menurut Gubernur Mahyeldi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sebanyak 81,97 persen atau sebanyak 950 Nagari di Sumatera Barat berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, total luas area tersebut mencapai 1,5 juta hektare dengan status Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Kondisi itu mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Sumbar, telah menggantungkan kehidupannya terhadap keberadaan hutan. Atas dasar itu, skema Perhutanan Sosial dinilai merupakan program yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar kawasan hutan Sumbar.
“Pemprov Sumbar melalui Dinas Kehutanan selama ini telah mengupayakan pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan di berbagai daerah,” ucapnya.
Ia menegaskan, selaku kepala daerah dirinya bahkan telah menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal jalannya program Perhutanan Sosial. Tujuannya, adalah agar perhutanan sosial bisa lebih terencana secara detail, berdampak utuh dari hulu ke hilir serta berlangsung secara berkelanjutan.
Adapun OPD yang telah diperintahkan Gubernur untuk mengawal pemberdayaan masyarakat melalui pola pemanfaatan perhutanan sosial antara lain, Dinas Kehutanan untuk pengurusan izin perhutanan sosial, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui pembinaan, bantuan bibit dan pupuk, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui dukungan pengolahan, pengemasan, dan akses pasar untuk pemasaran.
“Saya minta juga telah instruksikan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi produk pertanian masyarakat lancar,” ucap Mahyeldi.
Gubernur berharap, melalui Dialog Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Perhutanan Sosial ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih terkait peluang usaha dan potensi pemanfaatan lainnya tanpa harus merusak hutan.
“Saya berharap masyarakat bisa mengoptimalkan potensi pengelolaan perhutanan sosial tanpa merusak hutan itu sendiri demi kelestarian lingkungan,” harap Mahyeldi.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi Usama Putra mengatakan, per tanggal 31 Juli 2023 kemarin, capaian Perhutanan Sosial di Sumatra Barat, bahkan telah mencapai luasan 287,554- hektar.
Jumlah itu terdiri dari 205 perhutanan sosial skema Hutan Nagari , Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan. Program perhutanan sosial telah berdampak bagi 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan di Sumbar.
“Tentunya tekanan terhadap kerusakan hutan dapat diminimalisir karena masyarakat Sumbar sadar dalam meningkatkan pendapatannya tanpa harus merusak suatu kewajiban, karena bisa berdampak negatif bagi lingkungannya,” sebut Yozarwardi.
Yozarwardi menegaskan, perhutanan sosial diharapkan dapat melahirkan pusat ekonomi mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu di daerah. Ragam produknya seperti Madu, Kopi, Rotan, Manau, Pasak Bumi dan Jasa Lingkungan (Ekowisata) di tingkat tapak sehingga masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini kesulitan secara ekonomi dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan itu sendiri.
“Pak Gubernur telah menginstruksikan kami untuk upayakan hal itu. Namun, dalam mewujudkannya, tentu kita butuh dukungan banyak pihak, seperti Pemerintah dari pusat hingga daerah, BUMN/BUMD, Perbankan, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi serta LSM,” pungkas Yozarwardi.
Tampak hadir mendampingi Gubernur Sumbar saat itu diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Pebrina Tri Susila, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Asben Hendri; Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, Kepala Dinas Pangan, Syamsul Bahri; Kepala Biro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim serta Kepala Dinas Perindag Sumbar, Novrial. (h/fzi)
