BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Satu unit bangunan gudang terancam dibongkar. Pasalnya, gudang di Jalan Patanangan Luak Anyia, Kelurahan Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, tidak mengantongi izin dari Pemko Bukittinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi, Rahmat Afrisyaf Elsa mengatakan, pihaknya telah tiga kali melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada pemilik gudang tersebut.
“SP 3 telah kita kirimkan tanggal 31 Desember lalu. Pada SP 3 pemilik kita beri tenggang waktu selama 30 hari untuk membongkar sendiri bangunannya. Sebelumnya, kita juga telah mengirimkan SP 1 tanggak 6 Sept 2024 dan SP 2 tanggal 7 Oktober 2024 lalu,” kata Rahmat AE kepada Haluan di ruang kerjanya, Senin (20/1/2025).
Menurut Rahmat AE, kesalahan pemilik bangunan adalah membangun tanpa izin atau Persetujuan Bangunan Gudang (PBG) dari Pemko Bukittinggi. Berdasarkan Perwako Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi tahun 2022-2041 di lokasi tersebut tidak diizinkan untuk pembangunan gudang.
“Pemilik juga telah melakukan pembangunan di areal yang tidak boleh dibangun, yakni dalam areal Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada dua sisi jalan, yaitu jalan utama berjarak 5 meter dan jalan lingkung berjarak 3,5 meter dari tepi jalan,” ucapnya.
Ia secara tegas mengingatkan pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Jika tidak diindahkan 30 hari sejak SP diterbitkan, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Satpol PP Bukittinggi. Pemilik juga dilarang melakukan aktifitas pembangunan di gudang tersebut.
Terpisah, pemilik gudang Isra Hanif mengakui telah menerima SP 1 hingga SP 3 yang dilayangkan Pemko Bukittinggi. Namun, menurutnya, bangunan yang sedang dikerjakan tersebut bukanlah gudang, melainkan bangunan semi permanen seluas 30X15 meter.
“Yang kita bangun itu bukan gudang, tapi bangunan semi permanen yang tidak memerlukan izin. Belum jelas peruntukkannya, tapi yang jelas dibangun saja dulu, nanti baru dipikirkan untuk apa,” kata Isra kepada Haluan di Toko Sinar Bangunan, Selasa (21/1/2025).
Menurut Isra, pada awal pembangunan di bulan Oktober antara surat izin dan tukang bekerja sama diurus. Namun surat izin tersebut kalah cepat dari Surat Peringatan (SP) yang keluar.
“Awalnya saya urus izin, tapi saya tidak menyangka proses mengurus izin itu akan selama ini. Sekarang surat pengajuan izin tersebut telah di Cipta Karya. Katanya mengurus izin itu hanya 15 hari kerja. Tapi sampai kini izinnya belum keluar. Sementara, Pemko Bukittinggi juga memberikan surat peringatan kepada saya,” ujarnya.
Terkait, saksi SP 3 yang akan dilakukan pembongkaran oleh Pemko Bukittinggi akhir Januari ini. Dirinya mengaku pasrah dan menerima saksi dari Pemko Bukittinggi. Namun, ia mengaku permasalahan yang dihadapinya adalah korban politik Pilkada Bukittinggi.
Pantauan Haluan di lokasi, bangunan gudang tersebut tidak jauh dari Kantor Wali Kota Bukittinggi. Bangunan diperkirakan hampir rampung itu beratapkan seng dan berdinding sebagian seng dan sebagian lagi batu bata.
Pada bagian depan bangunan hampir menyentuh trotoar jalan, sehingga space untuk parkir kendaraan sangat terbatas. Terlihat beberapa pekerja masih bekerja pada hal pemerintah telah melarang pekerja melanjutkan pembangunan gudang tersebut. (*)