BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi masih membutuhkan tambahan tenaga dokter spesialis demi pemenuhan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Direktur RSUD Bukittinggi dr. Muryani Dhatri, M.Kes menyampaikan, saat ini jumlah dokter spesialis di RSUD Bukittinggi lebih kurang sebanyak 11 orang. Sementara kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokter spesialis semakin meningkat.
Adapun dokter spesialis yang ada diantaranya adalah spesialis bedah dua orang, spesialis penyakit dalam 1 orang, spesialis THT 1 orang, spesialis kebidanan 1 orang, spesialis kejiwaan 1 orang, spesialis anak 2 orang, spesialis jantung 1 orang, spesialis paru 1 orang, dan spesialis anestesi 1 orang.
“Kita masih butuh penambahan dokter spesialis untuk melengkapi pelayanan spesialis yang sudah ada itu, minimal 2 orang dokter spesialis. Disamping itu kita juga berencana menambah pelayanan spesialis yang baru seperti spesialis neurologi, mata dan rehab medik,” kata Muryani Dhatri saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Bukittinggi, Senin (3/2).
Ia menyebutkan, sejauh ini pelayanan kesehatan di RSUD Bukittinggi berjalan relatif baik dan pelayanan kesehatan bisa terlayani dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. RSUD juga telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Sejak beroperasi pada Januari 2021 lalu kata Muryani Dhatri, RSUD Bukittinggi terus berupaya dalam peningkatan layanan kesehatan, baik dari segi sarana prasarana, tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan lainnya.
Hingga saat ini semua pelayanan kesehatan di RSUD didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional dan berpengalaman, baik itu dokter spesialis maupun dokter umum dengan fasilitas dan peralatan yang memadai.
Menurutnya, melihat jumlah dokter spesialis yang ada saat ini, RSUD memang butuh penambahan dokter spesialis demi pemenuhan layanan kesehatan pada masyarakat. RSUD ini adalah rumah sakit tipe C yang sudah berjalan empat tahun.
“Alhamdulillah kita punya dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya. Kita juga punya 104 tempat tidur untuk pasien rawat inap. Meski kekurangan dokter spesialis, namun kita tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan SDM yang ada,” ujarnya.
RSUD Bukittinggi imbuhnya, telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan, SDM, dan layanan. Namun demikian, untuk operasional RSUD harus tetap didukung APBD.
Muryani Dhatri mengaku, meski sudah BLUD bukan berarti bisa hidup sendiri, tapi masih harus ditopang oleh APBD. Hingga sekarang RSUD Bukittinggi masih membutuhkan banyak biaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut.
“Dokter spesialis kita masih kurang. Kita juga butuh tambahan ruangan, dan kekurangan biaya pemeliharaan. Tahun ini kita juga tidak dapat DAK karena persoalan KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar. Untuk itu kita ingin melakukan rehab ruangan,” ucapnya.
Muryani Dhatri juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Bukittinggi ke RSUD. Menurutnya, dengan adanya kunjungan tersebut, anggota dewan dapat mengetahui kondisi RSUD saat ini.
“Kita berharap kendala yang dialami RSUD bisa diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Semoga RSUD Bukittinggi bisa lebih baik lagi kedepannya. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pasien, termasuk di IGD,” tutur Muryani.
Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi Amrizal menyampaikan, kunjungan Komisi II ke RSUD Bukittinggi bertujuan untuk mengetahui program dan kegiatan RSUD, serta ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi kendala saat ini.
“Kami menerima informasi adanya kendala yang dihadapi RSUD Bukittinggi, seperti tenaga SDM dokter, fasilitas atau sarana prasarana, dan sebagainya,” kata Amrizal.
Dengan kondisi tersebut ulasnya, Komisi II DPRD menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh jajaran RSUD Bukittinggi. Kunjungan ini sebagai bentuk dari tugas DPRD dalam menjalankan fungsi kedewanan, yaitunya fungsi pengawasan.
Ia mengaku, selama ini Komisi II tidak tahu apa yang menjadi kendala di RSUD yang merupakan mitra kerja dari Komisi II. Melalui momentum kunjungan ke lapangan ini, mitra kerja bisa sharing informasi bersama Komisi II DPRD.
“kita akui, pelayanan kesehatan ini merupakan pelayanan dasar yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, pelayanan ini menyangkut masyarakat atau hajat hidup orang banyak. Untuk itu Komisi II akan mencarikan solusi terhadap kendala yang dihadapi RSUD,” ujar Amrizal.
Kunjungan Komisi II DPRD ke RSUD Bukittinggi juga didampingi Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Zulhamdi Nova Candra IB. Juga turut hadir anggota Komisi II lainnya seperti Andi Putra, Hj. Elfianis dan Dewi Anggraini. (*)