DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.ID — Suara lantang mahasiswa menggema di halaman Gedung DPRD Dharmasraya, Senin (1/9/2025). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aliansi Mahasiswa Bergerak turun ke jalan, menuntut wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam aksi yang berlangsung damai itu, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan keras. Mereka mendesak agar DPRD ikut mendorong pengesahan UU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Massa aksi juga meminta agar tunjangan DPRD dicabut, karena dinilai membebani negara, serta menuntut pemecatan anggota dewan yang dinilai telah menghina masyarakat.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti kasus dugaan pelanggaran aparat. Mereka mendesak pengadilan menindak oknum Brimob yang melindas seorang ojol bernama Affan Kurniawan, serta meminta Kapolri membebaskan massa aksi yang ditahan.
Tuntutan lainnya yakni pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD yang telah diajukan ke Gubernur Sumbar, serta desakan agar DPRD membatalkan agenda rapat di luar daerah.
“Kami minta DPRD Dharmasraya untuk segera menyelesaikan seluruh tuntutan tersebut,” ucap Koordinator Umum aksi, Agria Pawanda Siregar, dalam orasinya.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, langsung menemui massa. Ia mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. “Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” ujarnya.
Jemi menegaskan, DPRD Dharmasraya bersama seluruh anggotanya tetap berpihak pada rakyat. “Kami ini hanyalah wakil rakyat, dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Segala aspirasi, baik di tingkat daerah maupun pusat, akan terus kami perjuangkan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Jemi memastikan agenda rapat DPRD akan dilaksanakan di dalam daerah, bukan lagi di luar kota. “Besok, Selasa (2/9/2025) rapat sudah kita mulai di daerah sesuai kesepakatan,” tutupnya.
