DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.ID — Harapan masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan pelayanan publik serba cepat dan terpadu di Mall Pelayanan Publik (MPP) rupanya belum terwujud sepenuhnya. Dalam acara Konsultasi Publik terkait evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) yang digelar Kamis (25/9) di Auditorium Dharmasraya, MPP justru menuai kritik tajam lantaran dinilai belum optimal melayani masyarakat.
Acara yang dibuka oleh Pj Sekda Dharmasraya, Jasman Rizal, menegaskan kembali hakikat kehadiran pemerintah. “Tugas pemerintah adalah melayani. Hadir untuk memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ucap mantan Kepala Dinas Kominfo Sumbar itu.
Diskusi menghadirkan lima narasumber, di antaranya Kepala Disdukcapil Sumbar, Kepala DPMPPTSP Sumbar, Asrul, anggota Ombudsman Rovers, Kepala Disdukcapil Dharmasraya, Ramilus, serta Kepala DPMPPTSP Dharmasraya, Naldi.
Namun, jalannya forum sempat memanas setelah seorang peserta secara blak-blakan mengusulkan agar MPP Dharmasraya ditutup saja. Alasannya, banyak stan layanan yang kosong atau tidak mampu memberikan pelayanan maksimal.
Menanggapi kritik itu, Naldi mengakui mall pelayanan publik memang belum optimal. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah keterbatasan personel dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuka layanan di MPP. “Contohnya Samsat, mereka juga harus melayani di kantor dan turun ke lapangan. Itu jadi kendala,” katanya.
Meski demikian, Naldi yang pernah menjadi ajudan bupati pertama Dharmasraya itu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan. “Kita akan berbenah, agar MPP benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen kependudukan. “Kartu identitas tidak bisa lagi ditinggalkan sembarangan. Jangan hanya meninggalkan fotokopi KTP di instansi tertentu. Prosesnya harus sesuai aturan,” ujarnya.
Kritik terbuka yang mencuat dalam forum ini menunjukkan masih panjangnya jalan bagi Pemkab Dharmasraya dalam mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar prima. (*)
