BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membuka sekaligus menjadi narasumber bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa informasi terhadap masyarakat, Kamis (12/12/2024) di Aula Balaikota Bukittinggi.
Pada kesempatan tersebut, Muhidi menekan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi hingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kolaborasi pemerintahan daerah, Komisi Informasi dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyunjung nilai-nilai integritas pemangku kepentingan, semoga bimtek ini bisa memberikan dampak positif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Muhidi.
Dia menyebut, majunya karakteristik masyarakat ditandai dengan tingginya tingkat kesadaran akan keterbukaan informasi. Diharapkan nantinya masyarakat bisa memiliki pengetahuan lebih terhadap penyelesaian sengketa informasi.
Tidak hanya itu, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga harus menyunjung tinggi transportasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Diharapkan nantinya peraturan daerah (Perda) terkait keterbukaan informasi berjalan maksimal, sehingga menjamin kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan,” katanya.
Dia berharap ke depan partisipasi masyarakat akan keterbukaan informasi semakin meningkat, baik secara aturan maupun kebijakan strategis. Tentunya dengan akurasi yang sesungguhnya dan seusai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi pemerintahan daerah berkomitmen untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah yang lebih maksimal.
