PADANG, HARIANHALUAN.ID– Sepanjang tahun 2024, Pemerintah pusat telah menggelontorkan APBN senilai lebih dari Rp 1,3 Trilliun untuk kegiatan pemeliharaan serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang ada diseluruh penjuru wilayah Sumatra Barat.
Besarnya kucuran dana APBN yang dikelola oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar ini, mencerminkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan geliat ekonomi masyarakat dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar Era Sukma Munaf mengungkapkan, pagu awal APBN 2024 bagi Sumbar, awalnya hanya sebesar Rp 720,09 Milliar. Namun setelah dilakukan peninjauan dan revisi anggaran, APBN infrastruktur jalan Sumbar akhirnya naik menjadi Rp 965, 51 Milliar.
“Jika ditambahkan dengan anggaran perbaikan ruas jalan nasional Lembah Anai yang menelan APBN senilai Rp 335 Milliar, maka total APBN infrastruktur jalan yang diterima Sumbar pada tahun 2024 mencapai angka Rp 1,3 Trilliun lebih,” ujarnya kepada Haluan.
Kadis BMCKTR Sumbar menjelaskan, besaran alokasi APBN dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan jalan di Sumatra Barat, mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun.
Besarnya perhatian pemerintah pusat ini, bahkan terbukti menjadi kunci utama pemulihan ekonomi Sumbar yang sepanjang tahun 2024 cukup terganggu dengan terjadinya rentetan bencana alam yang menerjang sejumlah Kabupaten Kota.
Misalnya saja ketika terjadinya bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang memutus akses jalan nasional Lembah Anai pada tanggal 11 Mei 2024 silam.
Dengan alokasi APBN infrastruktur jalan yang dikelola BPJN Sumbar, perbaikan ruas jalan vital tersebut akhirnya dapat segera diselesaikan dengan kecepatan luar biasa hingga akhirnya ruas jalan tersebut bisa kembali dibuka dan dilalui kendaraan pada tanggal 21 Juli 2024 silam.
“Belum lagi penanganan longsor dan kerusakan ruas jalan kawasan Air Dingin Kabupaten Solok. Hingga saat ini proses rekonstruksi jalan, penanganan longsoran dan juga pembangunan jembatan di daerah itu masih terus dikebut BPJN Sumbar dengan menggunakan dana APBN,” ucapnya.
Ia menjelaskan, usulan penanganan kerusakan ruas jalan nasional Lubuk Selasih-Surian yang berada di kawasan Air Dingin Kabupaten Solok, terdiri dari perbaikan jalan sepanjang 18 kilometer, penanganan material longsoran di 20 titik, dan pembangunan jalan sepanjang 45 meter.
“Penanganan jalan nasional di kawasan Air Dingin diperkirakan memakan dana senilai Rp 321,1 Milliar lebih. Terdiri dari biaya rekonstruksi jalan dan penanganan konstruksi jalan sebesar Rp 302 Milliar dan biaya pembangunan jembatan sebesar Rp20,43 Milliar,” jelasnya.
Melalui kucuran dana APBN skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai 330 Milliar yang mengalir sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, pembangunan proyek infrastruktur strategis jalan pelabuhan Bungo Tanjuang -Teluk Tapang sepanjang 41 kilometer di Kabupaten Pasaman Barat berhasil diwujudkan.
Hingga penghujung tahun 2024, pengerjaan fisik mega proyek infrastruktur jalan penghubung antar pelabuhan yang berada di wilayah paling utara Sumbar itu, telah mencapai 90 persen dan masih membutuhkan anggaran penuntasan sekitar Rp150 Milliar lagi.
Setelah proses pembangunan rampung, pelabuhan Bungo Tanjuang -Teluk Tapang akan sepenuhnya terhubung dan akan menjadi jalur utama pengiriman logistik perkebunan sawit dari wilayah Kabupaten Pasaman Barat ke Mandailing Natal Sumatra Utara maupun sebaliknya.
“Dengan selesainya pembangunan jalan pelabuhan Bungo Tanjuang -Teluk Tapang, perkebunan sawit yang berada di Sumatra Utara akan mengirim logistik dari pelabuhan kita karena jarak yang lebih relatif dekat. Pembangunan ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen kita untuk membangun dari daerah pinggiran,” tegasnya.
Mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran, Era Sukma Munaf selaku Kadis BMCKTR menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap penanganan peningkatan kualitas akses jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatra Barat.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi Sumbar yang bergantung kepada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata, sangat ditentukan oleh konektivitas antar wilayah serta kelancaran arus distribusi barang dan jasa.
“Besarnya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Sumatra Barat selama ini, sangat menentukan kecepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Perhatian ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah pusat tidak pernah menomor duakan masyarakat Sumbar,” pungkasnya. (*)